- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi kericuhan unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD DIY pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Kericuhan dan perusakan fasilitas publik terjadi setelah dialog massa aksi dengan pimpinan fraksi di DPRD DIY mengalami jalan buntu.
- Sultan menekankan pentingnya peran kelompok Jaga Warga untuk membantu masyarakat sipil menjaga ketertiban serta fasilitas umum.
SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X buka suara terkait kericuhan yang terjadi pada aksi unjukrasa mahasiswa di kantor DPRD DIY, pada Selasa (20/10/2026) malam.
Dalam aksi itu, polisi membubarkan paksa massa sekitar pukul 21.30 WIB setelah terjadi pelemparan mercon, batu,botol hingga perusakan fasiltitas publik.
Menurut Sultan, ada perubahan perilaku massa aksi dalam demonstrasi saat ini. Aksi unjuk rasa belakangan ini menunjukkan kecenderungan perusakan fasilitas publik yang dinilainya berbeda dari demonstrasi sebelumnya.
"Nyemprot-nyemprot [mencoret tembok-red] apa itu kan bukan kebiasaan, hanya lihat yang Perancis saja yang kemarin. Perancis kan juga coret-coret," papar Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (26/10/2026).
Baca Juga:Dari Arena Panjat hingga Meja Juri, Dua Perempuan Jogja Mengukir Peran di Asian Games
Sultan menyebut, aksi mencoret-coret dan merusak fasilitas publik bukan kebiasaan dalam demonstrasi di Yogyakarta. Padahal Sultan tidak pernah mempermasalahkan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjukrasa.
Namun, Sultan kembali mengingatkan agar unjuk rasa tidak disertai tindakan merusak fasilitas publik. Sebab menjaga fasilitas publik bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian.
Karenanya semua pihak, termasuk kelompok Jaga Warga diharapkan juga berperan dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat.
"Jaga Warga kan juga menjaga komunitas publik, ya kan. Untuk membantu civil police, seperti yang berbunyi di dalam Undang-Undang Kepolisian," ungkapnya.
Sultan menyatakan, istilah civil police yang dimaksudnya bukanlah polisi yang mengenakan pakaian sipil. Namun masyarakat sipil yang turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban.
Baca Juga:Dari Boven Digoel ke Bangku Kuliah, 25 Pemuda Papua Selatan Mengejar Mimpi Tenaga Ahli Perkebunan
"Civil police itu kan masyarakat sipil yang berperilaku untuk membantu Babinsa atau Bhabinkamtibmas, kan gitu. Bukan polisi pakai pakaian sipil, civil police itu ya seperti Jaga Warga," tandasnya.
Tarkait narasi yang berkembang di media sosial (medsos) massa unjukrasa dibenturkan dengan Jaga Warga, Sultan jelas-jelas membantah hal itu. Sebab Jaga Warga ikut bergerak karena ada indikasi aksi massa yang melakukan perusakan fasilitas publik.
Sultan justru mempertanyakan kelompok yang tiba-tiba melakukan unjukrasa dan memasuki gedung DPRD DIY tanpa ijin.
"Ya ora, ora nek dibenturke (ya tidak kalau dibenturkan-red). Ya maunya kalau memang demonstrasi tidak merusak ya enggak dipersoalkan. Ini kan merusak. Sekarang pertanyaan saya, yang [kelompok yang datang] siang itu apakah punya izin atau pemberitahuan? Kan yang yang mahasiswa kan juga sudah selesai," ungkapnya.
Sebelumnya kericuhan terjadi saat unjukrasa di DPRD DIY pada 20 Oktober 2026 lalu. Kericuhan dipicu usai adanya lemparan batu, botol dan petasan usai dialog dengan pimpinan fraksi berakhir deadlock.
Padahal Ketua Komisi D DPRD DIY, Andriana Wulandari menyatakan, mereka sudah menemui massa aksi. Namun kericuhan tetap terjadi karena massa memaksa masuk ke dalam gedung.
