- Novat Pugo Sambodo menyatakan belanja kesehatan nasional di bawah 3 persen PDB memicu krisis keuangan rumah sakit dan penurunan mutu layanan.
- Penurunan transfer ke daerah menyebabkan anggaran APBD terbatas sehingga masyarakat miskin berisiko kehilangan akses peserta PBI.
- Laksono Trisnantoro menilai pembiayaan BPJS untuk penyakit mahal seperti kanker dan jantung banyak dimanfaatkan masyarakat mampu secara ekonomi.
SuaraJogja.id - Masa depan pelayanan kesehatan Indonesia menghadapi ancaman serius. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, belanja kesehatan nasional masih tergolong rendah, bahkan berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kondisi ini berpotensi memicu persoalan berantai. Tak hanya ketimpangan akses BPJS Kesehatan, kesulitan keuangan bisa membuat rumah sakit terancam kolaps dan terjadi penurunan kualitas pelayanan medis.
"Rumah sakit terpaksa menahan berbagai pengeluaran untuk menjaga operasional. Jika kondisi keuangan semakin memburuk, kemampuan rumah sakit mempertahankan pelayanan juga bisa terganggu," papar Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Novat Pugo Sambodo di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Persoalan tersebut bukan sekadar soal keterbatasan anggaran pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan nasional juga menghadapi persoalan struktural. Ketergantungan terhadap APBN dan APBD, penurunan transfer ke daerah, tarif pelayanan rumah sakit yang belum menyesuaikan kenaikan biaya, serta belum optimalnya sumber pendanaan alternatif membuat keberlanjutan layanan kesehatan semakin tertekan.
Baca Juga:Datang ke RS Langsung Terjamin: Pekerja Kini Tak Perlu Khawatir Jika Alami Kecelakaan Kerja
Novat menyatakan akan ada risiko memburuknya kondisi sistem kesehatan apabila tidak ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Terlebih jika tren pembiayaan saat ini dibiarkan, dampaknya akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Sebab rumah sakit menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Sebab mereka harus menghadapi tekanan keuangan dengan tarif pelayanan yang belum diperbarui dalam waktu cukup lama.
Menurutnya, persoalan itu tidak berhenti pada institusi rumah sakit. Ketika fasilitas kesehatan mengalami kesulitan keuangan, tenaga kesehatan (nakes) ikut terdampak.
"Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan penurunan kualitas pelayanan," tandasnya.
Novat menilai Indonesia membutuhkan terobosan besar dalam pembiayaan kesehatan. Salah satu skenario yang disusun adalah mengumpulkan tambahan pendanaan hingga Rp200 triliun setiap tahun dalam kurun 10 tahun ke depan. Jumlah tersebut setara sekitar 1 persen dari PDB.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Dicoret? Dinsos DIY Buka Layanan Pengaduan, Jangan Tunda
Sementara selama ini, salah satu sumber tambahan pendanaan yang diharapkan baru berasal dari pajak khusus kesehatan. Namun, kontribusi sumber pendanaan tersebut dinilai masih terbatas.
"Penerimaan dari pajak khusus untuk kesehatan seperti DBHCHT tercatat baru mencapai Rp15,3 triliun," paparnya.
Alternatif lainnya, lanjut Novat adalah meningkatkan efisiensi belanja kesehatan, termasuk menekan kecurangan atau fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun upaya menemukan dan menindak kecurangan selama ini juga dinilai belum menghasilkan angka yang cukup besar dibandingkan kebutuhan pembiayaan.
Karena itu, sumber pendanaan perlu diperluas melalui asuransi kesehatan tambahan, asuransi swasta, filantropi, serta optimalisasi APBN dan APBD.
Namun sayangnya kontribusi potensi dana filantropi tercatat hanya Rp7,8 Triliun atau 1,29 persen belanja kesehatan 2024. Sedangkan jumlah asuransi kesehatan swasta mengalami penurunan dari 1,76 persen menjadi 1,66 persen penduduk Indonesia pada semester 1 2024-2026.
"Ekosistemnnya juga menjadi tidak sehat, BPJS terlihat berjalan sendirian," tandasnya.
