SuaraJogja.id - Sebuah surat terbuka ditulis untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud Nadiem Makarim) oleh aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Gayatri Wedotami. Dengan surat terbuka itu, Gayatri menyertakan pula tangkapan layar seragam gamis untuk siswi SD yang diunggah di Facebook.
Surat tersebut ia tujukan pada Nadiem supaya pihaknya meninjau ulang kebijakan sekolah yang mewajibkan para siswi untuk memakai busana gamis. Lebih lanjut, perempuan yang memiliki nama lain Syekhah Hefzibah itu menjelaskan perkara pemaksaan penggunaan busana gamis pada siswi sekolah. Ia menilai bahwa hal tersebut telah mencederai toleransi antar-umat beragama.
"Dear Bung Nadiem Makarim yang saya hormati. Saya memohon kearifan Anda untuk segera mengakhiri kegilaan tanpa batas ini dalam hal seragam sekolah. Apalagi, kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi," tulis Gayatri, Jumat (19/6/2020), mengawali suratnya.
Menurutnya, persoalan tersebut sudah sangat genting lantaran telah banyak orang yang menjadi korban. Dari laporan yang ia terima, persoalan mengerucut pada kasus di mana para siswi SD hingga SMA dipaksa memakai busana Muslim.
"Sejak tahun 2016, sebagai anggota divisi Keperempuanan di ICRP (Konferensi Indonesia untuk Agama-agama dan Perdamaian) saya telah menerima laporan mengenai pemaksaan tidak tertulis dan secara halus terselubung dalam memakai seragam sekolah bagi siswi-siswi dan pelajar-pelajar putri," ungkap Gayatri.
Dari cerita yang ia peroleh, para siswi tersebut dipaksa untuk memakai busana Muslim terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut. Padahal, sekolah tersebut bukanlah sekolah Islam.
"Laporan ini juga adalah para ayah Muslim yang khawatir karena sejak SD para putri mereka sudah harus memakai baju berlengan panjang, berbaju kurung dan berjilbab, sehingga mereka kurang terpapar cukup matahari karena waktu sekolah yang panjang. Laporan-laporan ini datang dari Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Riau, Jawa Tengah, dan lain-lain dari mereka yang mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah negeri," jelas Gayatri.
Sebelum menutup suratnya, ia memberikan dua saran pada Nadiem. Pertama, seragam ditiadakan apabila pihak sekolah masih bersikukuh untuk memerintahkan setiap siswi memakai baju Muslim. Kedua, jika seragam masih dipertahankan, ia meminta agar Kemendikbud tegas menetapkan model seragam secara umum.
"Jika mengenakan seragam masih dianggap perlu, maka kami mengharapkan agar seragam tersebut memiliki model secara umum karena ini NKRI, bukan negara dengan asas Islam seperti Malaysia sehingga ada seragam berbeda-beda untuk setiap etnis dan agama," tegas Gayatri.
Baca Juga: Pidato Tito Sebut FPI Ormas Islam Sangat Toleran Kembali Viral
Baca selengkapnya Surat Terbuka Gayatri Wedotami di tautan Surat Terbuka Hijrah Indonesia.
Berita Terkait
-
Siswi Dipaksa Pakai Gamis, Aktivis Surati Nadiem: Hentikan Kegilaan Ini
-
Tak Hanya PTN, Nadiem Juga Janji Ringankan Biaya Kuliah Mahasiswa di PTS
-
Soroti Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, Ferdinand PD: Kebijakan Ingus
-
Cute Abis, HijabChic Luncurkan Koleksi Kolaborasi dengan Hello Kitty
-
Nadiem: Madrasah dan Sekolah Asrama di Zona Hijau Masih Dilarang Dibuka
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
BRI Perluas QRIS Cross Border BRImo ke China, Transaksi Makin Praktis
-
Rekonstruksi 23 Adegan Kasus Little Aresha, Ketua Yayasan Diduga Beri Instruksi ke Pengasuh
-
Polisi Rekonstruksi Kasus Little Aresha, Orang Tua Minta 13 Tersangka Dihukum Berat
-
Tekanan Ekonomi Meningkat, Pemkot Yogyakarta Didorong Luncurkan KUR Daerah Bunga Hingga Nol Persen
-
Duh! Gara-gara Nilai Rupiah Anjlok, Target Pembangunan Infrastruktur DIY Terancam Meleset