SuaraJogja.id - Rencana penataan Pedagang Kaki Lima atau PKL di sisi sebelah barat Jalan Malioboro mendapat penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Malioboro yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma Yogyakarta.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menolak rencana penataan tersebut.
Menurut Haryadi, kebijakan ini bertujuan untuk menata Malioboro agar lebih tertata rapi dan menarik banyak pengunjung.
"Itu kan konsepnya penataan. Jadi kita harapkan dengan penataan ini membuat Malioboro menjadi lebih tertata rapi, lebih baik, lebih banyak pengunjung yang akan bisa menikmati Malioboro," ujar Haryadi kepada wartawan saat ditemui di Kantor Wali Kota Yogyakarta, Senin (22/7/2019).
Ia menilai, penolakan dari Tri Dharma yang mempermasalahkan ukuran lapak ketika dilakukan penataan menjadi lebih kecil adalah penolakan tanpa dasar. Di mana dari dulu, lahan yang ada di Malioboro memang sudah sempit.
"Menolak dasarnya apa, kalau alasannya kecil, Malioboro itu sekarang yang besar apanya. Pedagang itu yang gedhe daganganne opo gerobake (yang besar dagangannya apa gerobaknya)," katanya.
Karena itu, Haryadi menyatakan, kebijakan ini sudah dikonsepkan. Bahkan sudah disosialisasikan sejak lama. Selain itu, ia juga mempersilahkan kepada pihak-pihak yang ingin beraudiensi.
"Kalau mau audiensi tidak masalah, yang penting saat ketemu jangan pokoke, pokoke ora pak. kan susah kalau kayak gitu," katanya lagi.
Haryadi menekan Pemkot Yogyakarta berjanji tidak akan mengurangi jumlah PKL di sepanjang Jalan Malioboro apalagi menggusur.
Baca Juga: Dukung Pedestrian, PKL Malioboro di Sisi Barat Ditata Saling Membelakangi
"Saya tidak menggusur pedagang, tapi menata, konsep saya jelas. Tidak melakukan penggusuran, tapi melakukan penataan, dan itu konsep yang dulu kita sepakati bersama," tegasnya.
Besok Uji Coba Pedestrian Malioboro
Sementara itu, Pemkot Yogyakarta akan kembali melakukan uji coba semi pedestrian Malioboro pada Selasa Wage (23/7/2019) besok. Pada uji coba itu akan diwarnai dengan sejumlah pameran non-komersial dan seni budaya.
Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, kegiatan-kegiatan non-komersial bertujuan untuk mengistirahatkan Malioboro dari polusi kendaraan.
"Selasa Wage besok itu acara di sana diisi yang non-komersial, seni budaya. Kami sangat mendukung apa pun kegiatan di Malioboro selagi bukan kegiatan yang komersial," ujarnya Haryadi.
"Alasannya kita ingin mengistirahatkan Malioboro satu hari dalam 35 hari. Kalau itu untuk komersial berarti hanya ganti saja, pedagangnya libur, pedagang lain masuk," tambahnya.
Berita Terkait
-
Dukung Pedestrian, PKL Malioboro di Sisi Barat Ditata Saling Membelakangi
-
Setelah Uji Coba Semi Pedestrian Malioboro, Pemkot Yogyakarta Akan Kaji Ini
-
Limbah Cucian Bikin Malioboro Kumuh, Warga Bikin Gerakan Ini
-
Evaluasi Uji Coba Perdana Pedestrian Malioboro, Begini Kata Pemprov DIY
-
Ratu Hemas Minta Uji Coba Pedestrian Malioboro Diperbanyak Intensitasnya
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?