Kronologi Penolakan Eksploitasi Sungai Gendol, Sikap DLH Dinilai Tak Pasti

SuaraJogja.id - Sebuah petisi penolakan terhadap eksploitasi Sungai Gendol oleh CV Kayon beredar di kalangan warga Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Dalam menyuarakan penolakan, warga yang tergabung dalam Paguyuban Sindumartani Tolak Asat (PSTA) didampingi Forum Peduli Bumi (FPB).

Ketua FPB Nanang Setyoaji menceritakan, rencana penambangan dari CV Kayon telah disosialisasikan di balai desa pada 13 Februari, yang kemudian tidak disetujui banyak warga.

Lalu pada Agustus mulai terdengar isu bahwa CV Kayon sudah mulai mengurus izin penambangan dan pembangunan kantor operasional di wilayah Sindumartani.

Baca Juga: Perbaikan Dinding, Aliran Air Selokan Mataram Dimatikan Hingga Desember

"Warga mulai resah, kemudian mulai membentuk paguyuban untuk menolak rencana tambang tersebut, mengumpulkan tanda tangan warga, mengirim surat ke Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan bupati," terang Nanang melalui pesan singkat pada SuaraJogja.id, Kamis (31/10/2019).

Kala itu sekitar 1.300 tanda tangan warga telah terkumpul, hingga kemudian pihak Kecamatan Ngemplak mengadakan mediasi.

"Tapi berakhir buntu karena CV Kayon merasa mendapat izin dari kelurahan dan persetujuan warga, tapi warga tetap menolak," kata Nanang.

Tak berhenti di situ, pekan lalu warga Sindumartani kembali mengajukan surat penolakan setelah mendapat pemberitahuan dari DLH Kabupaten Sleman terkait "permohonan izin lingkungan CV Kayon untuk rencana penggalian dan pengambilan pasir dan batu dalam rangka pemeliharaan Sungai Gendol."

Setelah itu, DLH mengadakan sidang pada Selasa (29/10/2019). Namun sayang, menurut Nanang, sikap DLH dalam menangani masalah ini terbilang tak pasti.

Baca Juga: Bersihkan Selokan Mataram, Begini Aksi #SelokanMemanggil Relawan di Jogja

"Keputusannya menggantung. DLH tidak menolak izin CV Kayon, tapi belum akan mengeluarkan izin jika belum ada persetujuan antara warga dengan CV Kayon," jelas Nanang.