Desa Margosari Seluas 238 Hektare Akan Jadi Kawasan Terpadu Wates Baru

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bakal mengembangkan Kawasan Wates Baru seluas 238 hektare sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Bupati Kulon Progo Sutedjo, Senin (30/12/2019), mengatakan pemkab telah melaksanakan kajian Wates Baru melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2018 dengan hasil yang didapat di antara tiga lokasi calon Kawasan Wates Baru, yaitu Desa Margosari, Desa Giripeni dan Desa Sendangsari.

"Dari hasil kajian tersebut, lokasi Desa Margosari sebagai kawasan Wates Baru seluas 238 hektare," kata Sutedjo seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan dalam pengembangan Kawasan Wates Baru, pemkab merancang pembangunan kompleks perkantoran pemerintah terpadu seluas 14 hektare.

Kemudian pada tahun anggaran 2019 ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun Wates Baru melalui pihak ketiga yang kontraknya dimulai pada 15 Agustus 2019 dan berakhir pada 12 Desember 2019.

"Kami merencanakan pembangunannya menggunakan anggaran yang dimiliki Pemerintah Desa Palihan untuk membebaskan lahan. Kemudian, pembangunan kompleks perkantoran pemerintah terpadu dilakukan secara bertahap," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan saat ini perkantoran yang ada di lingkungan Pemkab Kulon Progo begitu padat.

Kemudian, kawasan sekitar Jalan Sugiman juga sulit berkembang karena lahannya sempit sehingga ada pemikiran, nanti simbol-simbol pemerintahan ini diciptakan di perkantoran baru.

"Yang menjadi simbol pemerintahan kabupaten itu bupati, dan DPRD. Ikutan yang harus ada dengan bupati, yakni Setda, BKAD, dan Bappeda yang sebaiknya tidak jauh dengan kantor bupati," katanya.

Baca Juga: Penambangan Tak Sesuai Rencana, DLH Kulon Progo Keluarkan 22 Surat Teguran

Langgeng mengatakan arah pengembangan Kota Wates masih banyak kajian dan pertimbangan. Usulan pertama berdasarkan struktur ruang, Kota Wates ini sebelah utara sebagai perkantoran, sebelah tengah sebagai bisnis, dan selatan untuk pelayanan publik.

Usulan kedua berdasarkan sisi sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kadipaten Adikarto, maka kabupatennya menggunakan Kulon Progo, tapi ibu kotanya di Adikarto. Kalau wilayah Adikarto, perbatasannya ada di Wates Selatan.

"Kemungkinan pilihan ibu kabupaten masih tetap ada di wilayah Adikarto berdasarkan perjanjian sejarah. Namun kalau menurut perkembangan kota, maka ibu kabupaten ada di wilayah utara," katanya.