SuaraJogja.id - Rencana pembangunan Plaza Kuliner sebagai tempat relokasi pedagang Pantai Glagah di Kabupaten Kulonprogo mendapat penolakan dari Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah.
Sekretaris Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah Mujiyono, Rabu (29/1/2020), mengatakan pembangunan Plaza Kuliner tidak sesuai dengan estetika wisata, ekonomi produktif warga sekitar dan membatasi kreativitas warga.
"Kami menolak pembangunan Plaza Kuliner, dan relokasi sementara hanya akan menghamburkan uang negara, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dana alokasi khusus (DAK)," kata Mujiyono seperti dikutip dari Antara.
Ia juga mengatakan Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah memberikan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atas kebijakan penataan kawasan Pantai Glagah.
Ia mengatakan berdasarkan rapat kerja anggota Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah pada 17 Januari 2020, menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Hasil rapat anggota juga menolak rencana induk dan rencana detail teknis pembangunan kawasan wisata Pantai Glagah yang dalam perencanaannya tidak melibatkan pelaku wisata dan warga sekitar.
"Dua dinas tersebut menciderai hati pelaku wisata Pantai Glagah, dan tidak pernah melibatkan kami dalam rencana penataan kawasan Pantai Glagah," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Istana mengatakan lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi tidak menarik dan bagi pedagang sangat memberatkan, sehingga harus dicarikan solusinya.
Saat berdiskusi dengan pedagang, bahwa mereka tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang bagaimana konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman.
Baca Juga: Mulai Senin Tak Ada Desa di Kulonprogo, Ini Sebabnya
"Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata, dengan Dinas Pariwisata," katanya.
Istana mengatakan sebuah kebijakan harus ada komunikasi yang menyeluruh, yang terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya. Pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara, kalau pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka akan menimbulkan permasalahan baru.
"Kami ke Glagah ini dalam rangka mengoptimalkan objek wisata Pantai Glagah yang terkenal sejak dulu menjadi sebuah kawasan yang memberi penghidupan bagi warga Kulonprogo. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
"Nyaman Bersama Mandiri", Langkah Bank Mandiri Jaga Kenyamanan Nasabah Dari Transaksi Hingga Layanan
-
Tiga Kampus Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, Satgas Seharusnya Tak Sekadar Formalitas
-
Tegas! UAD Berhentikan Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lokasi KKN
-
Dugaan Warga Sleman Jadi Korban Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Ungkap Temuan Ini
-
Unisa Yogyakarta Raih Penghargaan JBBA 2026 di Klaster Pendidikan