SuaraJogja.id - Tempat relokasi pedagang Pantai Glagah dinilai tidak representatif dan tidak layak ditempati oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana pun menyayangkan tempat relokasi senilai Rp670 juta itu.
Ia mengatakan, pada Senin (6/1/2020) Komisi IV melakukan peninjauan lokasi baru untuk berjualan bagi pedagang Pantai Glagah, selama pengembangan dan penataan Pantai Glagah baru dilakukan.
"Komisi IV intensif menjalin komunikasi dengan mereka. Hasil peninjauan lapangan, tempat relokasi kurang representatif sebagai tempat usaha," kata Istana di sela-sela pemantuan di lokasi relokasi pedagang Pantai Glagah, Senin, dikutip dari Antara.
Menurut Istana, lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi tidak menarik dan sangat memberatkan bagi pedagang, sehingga harus dicarikan solusinya.
Setelah berdiskusi dengan pedagang, Istana mengatakan bahwa mereka tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman.
"Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata, dengan Dinas Pariwisata," tutur Istana.
Ia menyebutkan, sebuah kebijakan harus dibuat setelah melalui komunikasi yang menyeluruh dan terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya.
Selain itu, pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara. Jika pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka, kata Istana, permasalahan yang baru akan muncul.
"Kami ke Glagah ini dalam rangka mengoptimalkan objek wisata Pantai Glagah, yang terkenal sejak dulu menjadi sebuah kawasan yang memberi pendapatan warga Kulon Progo. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Baca Juga: Masuki 2020, Perempuan Tertua di Dunia Injak Usia 117 Tahun
Menurut Istana, rencana pembenahan-pembenahan memerlukan komunikasi antara orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk pedagang karena merekalah yang menghidupkan dan mendukung keberadaan Pantai Glagah. Tanpa mereka, kawasan Pantai Glagah tidak semeriah saat ini.
"Mereka secara mandiri melakukan ekonomi kerakyatan dengan modal sendiri, bersusah payah sendiri. Mereka baru menikmati dampak Pantai Glagah, tiba-tiba harus dipindah, dan tempat baru tidak layak, tentu mereka tidak nyaman," ungkap dia.
Untuk itu, Istana meminta Dispar melakukan komunikasi dengan pedagang dan pelaku wisata Pantai Glagah supaya bangunan tempat relokasi tidak mangkrak.
"Bagaimana mereka mau menempati lokasi relokasi, kalau tempat parkirnya tergenang air seperti ini," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Deretan Kontroversi Bella Shofie, Kini Dituduh Tak Pernah Ngantor sebagai Anggota DPRD
-
Klub Belum Ada, Bursa Transfer Mau Ditutup! Thom Haye Ditolak Mantan
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Data Ekonomi 5,12 Persen Bikin Kaget! Tapi Raut Wajah Sri Mulyani Datar dan Penuh Misteri!
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
Terkini
-
Misteri Pantai Krakal Gunungkidul: Jasad Tanpa Kepala Ditemukan, Identifikasi DNA Jadi Andalan
-
Kebijakan Royalti Musik Timbulkan Resistensi UMKM, Pemda DIY Siapkan Skema Solusi
-
Penembakan di Lapangan Minggiran Yogyakarta: Tuduhan Curi Senar Layangan Berujung Petaka
-
Niat Tagih Utang Berubah Jadi Tangis: Kisah Pria di Depan Pusara Sahabatnya Bikin Nyesek
-
Jogja-Solo Makin Dekat: Kapan Tol Ini Rampung? Ini Progres & Exit Tol Terbarunya