SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, mendesak PT Jogja Magasa Iron pemegang kontrak karya penambangan pasir besi segera membangun pabrik di wilayah ini karena sudah beberapa tahun terakhir tidak ada aktivitas sama sekali.
Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Minggu (5/1/2020), mengatakan kurang lebih tiga bulan lalu, perusahaan pengelola tambang telah diminta mempresentasikan rencana perusahaan pascaperpanjangan izin konstruksi yang diberikan Kementerian ESDM.
Dari penyampaian pemaparan tersebut dijelaskan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penggunaan mesin baik kapasitas maupun hasil akhir olahan, sehingga rencana operasional perusahaan akan dimulai pada 2021, setelah pada akhir 2019-2020 diselesaikan review rencana detail teknis (DED) dan review Amdal.
"PT JMI harus membangun pabrik sesuai kontrak karya. Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang merelakan lahannya sia-sia," katanya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mendesak PT Jogja Magasa Iron segera melakukan evaluasi dan merevisi analisa dampak lingkungan, sehingga pada 2021 sudah membangun pabrik pengolahan pasir besi.
Ia mengatakan PT Jogja Magasa Iron (JMI) pemegang kontrak karya penambangan pasir besi, bahwa sesuai arahan Kementerian ESDM, mereja sudah harus masuk tahap operasional proruksi.
"Pada 2020 ini, PT JMI harus melakukan kajian dokumen analisa dampak lingkungan (amdal). Kemudian menyiapkan perkantorannya," kata Budi Wibowo.
Menurut dia, kajian dokumen sangat penting karena proses pengolahan pasir besi menjadi bijih besi hingga turunnya sangat berbeda. Kalau dokumen amdal, pengolahanya berhenti hingga pig iron, maka pada proses yang akan dijalankan sesuai dokumen yang disetujui Kementerian ESDM, adalah pelet baja dan baja.
"Oleh karena itu menjadi satu keharusan bahwa di lokasi kontrak karya akan ada pabrik baja. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada," katanya.
Baca Juga: Nomenklatur Berubah, Seluruh Kades di Kulon Progo Dilantik Ulang
Budi Wibowo mengakui pihak PT JMI telah menghubungi dirinya, dan sudah berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk menerapkannya pada 2020. Untuk itu, ia berharap Pemkab Kulon Progo juga memberikan perhatian khusus supaya pelaksanaan di lapangan segera dilaksanakan dengan baik dan kondusif, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta.
"Penambangan pabrik pasir besi dan pembangunan pabrik turunannya sangat kita nanti-nantikan, supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Berita Terkait
-
Nomenklatur Berubah, Seluruh Kades di Kulon Progo Dilantik Ulang
-
Pemda DIY Selesaikan Proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto Pakai Teknologi Uruk
-
Resmikan Bendung Kamijoro, Jokowi: Sangat Penting untuk Ketahanan Pangan
-
Jokowi Datang, Warga Bantul dan Kulon Progo Rebutan Kaus
-
Jokowi Resmikan Bendung Kamijoro, Warga Terharu
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga
-
Yogyakarta Jadi Magnet Turis Asing, 126 Ribu WNA Gunakan Kereta Sepanjang Semester I 2026
-
Efisiensi Anggaran Pertahanan Diusulkan, Pakar Ingatkan Jangan Korbankan Kesiapan Alutsista
-
Menteri LH Akui Negara Kecolongan, Siap Tindak Tegas Perusak Alam Usai Berguru ke Sultan Jogja
-
SD Negeri Banyak yang Kekurangan Murid, Pemerintah Siapkan Opsi 'Regrouping'