SuaraJogja.id - Usai melakukan kunjungan di Candi Prambanan Presiden Joko Widodo langsung menuju ke Kulonprogo. Bertempat di Taman Budaya Kulonprogo Presiden Joko Widodo menyerahkan 2000 Sertifikat Tanah kepada masyarakat DIY. Jumlah tersebut merupakan program PTSL tahun 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Usai menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada warga, Jokowi mengatakan di awal dirinya menjabat sebagai presiden, setiap berkunjung ke desa ataupun ke kampung, selalu menjumpai banyak konflik pertanahan, sengketa lahan antarpenduduk atau antara penduduk dengan pemerintah dan juga dengan lembaga yang lain.
Jokowi mengatakan, setelah melakukan pengecekan di tahun 2015, ternyata tanah yang tersertifikasi di Indonesia baru sekitar 46 juta. Padahal jumlah bidang tanah di Indonesia mencapai 126 juta lebih, artinya masih kurang 180 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Dan di tahun 2015 itu, kemampuan pemerintah mengeluarkan sertifikat tanah hanya 500 ribu pertahun.
"Itu artinya menunggu 160 tahun lamanya untuk menyelesaikan masalah pertanahan," tutur Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Bagi-bagi 2.000 Sertifikat Tanah di Kulonprogo
Kini, perlahan-lahan pemerintah telah berusaha melakukan akselerasi untuk sertifikasi tanah. Karena sertifikat tanah merupakan bukti sah di depan hukum atas kepemilikan sebuah bidang tanah. Sehingga diharapkan tidak ada lagi yang mengaku-aku memiliki tanah orang lain.
Ia berpesan kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah untuk segera memfotokopi sertifikat tersebut. Agar nanti jika hilang, pemilik sertifikat tanah masih memiliki dokumen sehingga mudah untuk mengurusnya kembali.
"Antara fotokopian dengan yang asli disimpan di tempat berbeda," tambahnya.
Jokowi tidak mempermasalahkan jika masyarakat lantas menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan di bank. Namun sebelum mengagunkannya ke bank, Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan memikirkannya terlebih dahulu berkaitan dengan bank yang akan dituju, berapa jumlah pinjaman, untuk apa dan mampukah mengangsurnya.
"Mboten nopo-nopo kalau disekolahkan," tambahnya.
Baca Juga: Mulai Senin Tak Ada Desa di Kulonprogo, Ini Sebabnya
Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil mengatakan, ada 2,4 juta bidang sertifikat tanah di DIY akan diselesaikan tahun ini. Dan pada pembagian sertifikat kali ini, ada 2000 sertifikat yang sudah selesai. Dan pihaknya akan terus berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah pensertifikatan tanah demi kesejahteraan masyarakat.
"Sertifikat tanah sangat penting sebagai bukti kepemilikan," tuturnya.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Tangani Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Suami Jessica Mila Dituding Cari Panggung
-
Masjid Tertua di Kulonprogo Ini Didirikan Puro Pakualaman, Apa Istimewanya?
-
Jokowi Mendadak Keluar dari Balik Pagar Rumah Pakai Sarung, Bikin Kaget yang Merekam
-
Adu Kekayaan 8 Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Prabowo Subianto, Siapa Paling Tajir?
-
Nge-Vlog Bareng Iriana, Jokowi Hari Ini OTW ke Jakarta buat Nengok Cucu: Bismillah
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu