Kawasan Parangtritis-Samas akan Dibangun Sirkuit Superbike Senilai Rp3,7 T

SuaraJogja.id - Sirkuit superbike bakal dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Parangtritis-Samas. Meski izin urung keluar, Pemda DIY mengaku sudah ada investor yang tertarik.

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan KEK Parangtritis-Samas sudah memasuki tahapan kajian finansial dan lingkungan. Harapannya di 2020 ini perencanaan KEK bisa diselesaikan dan diajukan ke Pemerintah Pusat.

Apabila sudah mendapatkan izin penetapan melalui keputusan presiden, pembangunan KEK Pariwisata bisa dimulai pada 2021. Kawasan ini akan mencakup lahan 291 hektare.

"Tahun ini akan kami siapkan dokumen untuk diajukan ke Dewan KEK Nasional," ucapnya seperti dilansir dari Harian Jogja, Senin (10/2/2020).

Ia mengatakan sudah ada sejumlah investor yang tertarik untuk berinvestasi di Parangtritis. Namun, penanam modal baru bisa membangun setelah perencanaan selesai dan sudah mendapatkan penetapan KEK secara nasional. Investor tinggal memilih zona yang akan dibangun.

Salah satu investor yang tertarik mengembangkan KEK Parangtritis-Samas berambisi untuk membangun sirkuit Superbike. Superbike dan MotoGP adalah balapan yang sama-sama berada di bawah naungan Dorna dan Federation Internasionale de Motocyclisme (FIM). Namun, motor Superbike menggunakan mesin yang bisa dipakai oleh khalayak di jalan raya, sedangkan motor MotoGP memakai mesin khusus balapan.

Perkiraan investasi khusus untuk sirkuit Superbike sekitar Rp3,7 triliun. Namun, Budi masih merahasiakan identitas investor tersebut. Jika terwujud, sirkuit ini diklaim akan memiliki dampak ekonomi yang besar ke masyarakat sekitar karena Superbike adalah balapan level internasional.

"Kalau saya perkirakan investasi seluruhnya sekitar Rp4,5 triliun keseluruhan. Untuk Superbike sekitar Rp3,7 triliun. Investor sudah komunikasi dengan kami, tinggal menunggu izinnya jadi baru mereka masuk," jelasnya.

Menurut dia, dalam KEK tersebut akan disediakan zona khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai tempat masyarakat sekitar berjualan.

Baca Juga: Ditemukan Garam di Lokasi SKD CPNS, BKD DIY: Tak Perlu Cari yang Meletakkan

"Sudah disyaratkan, KEK harus menyediakan zona UMKM, di situ pemberdayaan masyarakat mulai masuk, sehingga penetapan KEK ini harus lintas sektoral, tidak hanya pariwisata tetapi dinas lain juga," tambahnya.

Budi mengatakan lahan yang digunakan untuk KEK Pariwisata adalah Sultan Ground dan tanah kas desa. Hal ini justru akan mempermudah proses investasi karena pemiliknya jelas dan lahan tersebut lebih luas dari milik perseorangan.

Pemanfaatan tanah lebih mudah dengan pola yang disepakati, baik melalui sistem kerja sama, pembagian keuntungan, hingga sewa.

"Bentuk kerja sama itu selanjutnya tentu menjadi kesepakatan antara investor dengan pemilik tanah," tandasnya.