SuaraJogja.id - Temuan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta menunjukkan, hingga kini masih banyak warga yang memasukkan saluran air limbah dari rumahnya ke saluran drainase, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran.
"Temuan itu tidak hanya di satu atau dua lokasi saja, padahal tidak jauh dari tempat tinggalnya ada saluran air limbah yang bisa dimanfaatkan, tetapi warga memasukkan saluran limbahnya ke drainase," ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Yogyakarta Aki Lukman di Yogyakarta, Kamis (5/3/2020).
Dilaporkan ANTARA, Aki mengatakan, warga perlu mendapat edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif supaya tidak memasukkan saluran air limbah rumah tangga, baik yang berasal dari kamar mandi atau dari tempat cuci, ke saluran air hujan atau drainase.
"Saluran air hujan atau drainase tersebut biasanya dialirkan masuk ke sungai. Jika ada limbah yang masuk, maka berpotensi mencemari sungai. Terkadang saluran air hujan juga mampet karena tersumbat limbah. Saat hujan, saluran pun meluap dan menimbulkan bau tidak sedap," katanya.
Salah satu lokasi saluran air hujan yang kerap digunakan untuk pembuangan limbah, kata Aki, berada di Jalan Mondorakan, Kecamatan Kotagede.
"Padahal, saluran drainase itu selesai direvitalisasi akhir tahun lalu, tetapi sudah ada limbah yang masuk, katanya.
Ia melanjutkan, limbah tersebut salah satunya berasal dari pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitarnya.
"Mereka membuang limbah melalui inlet drainase. Akibatnya, drainase yang seharusnya mengalirkan air hujan kini berbau,” katanya.
Menurut keterangannya, DPUPKP Kota Yogyakarta melalui kecamatan setempat akan melakukan edukasi ke PKL agar tidak membuang limbahnya ke saluran drainase.
Baca Juga: Mudah Takut dan Panik? Yuk, Kenali Cara Mengendalikannya
"Kami juga akan menutup saluran limbah dari warga di Jalan Kemasan Kotagede sebelum kami melakukan perbaikan saluran air hujan di jalan tersebut," kata dia, menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan warga mengenai rencana tersebut.
Di sejumlah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang ada di bantaran sungai pun terjadi kondisi. Beberapa IPAL komunal juga mengalami penyumbatan akibat banyaknya barang-barang yang seharusnya tidak dimasukkan ke IPAL, di antaranya plastik berbagai kemasan.
Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan DPUPKP Kota Yogyakarta Sigit Setiawan menyatakan berusaha memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.
"Jika ada perbaikan drainase dan diketahui banyak saluran limbah warga yang masuk ke drainase, maka kami akan sekaligus membangun saluran limbahnya atau mengarahkannya ke saluran limbah lateral," tutur Sigit.
Sigit menambahkan, masih banyak ditemukan IPAL komunal yang kerap tidak berfungsi optimal akibat dimasuki banyak barang-barang yang tidak seharusnya, seperti bungkus kemasan plastik.
Berita Terkait
-
Drainase di Wedomartani Ambrol Saat Hujan Deras, Seorang Lansia Terluka
-
Mungkinkah Air Limbah di Indonesia Bisa di Konsumsi? Ini Penelitiannya
-
Soal Banjir Jakarta, Pakar: Anies Buat Situasi Semakin Rumit
-
Saksi Kunci Suap SAH Supomo Sebut Wali Kota Yogyakarta di Persidangan
-
KPK Eksekusi Gabriella Terpidana Suap Proyek SAH Supomo Jogja
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya