SuaraJogja.id - Diperpanjangnya masa tanggap darurat bencana COVID-19 membuat para perantau nekat pulang ke kampung halaman, yang padahal justru berisiko memperluas penyebaran corona. Untuk mengantisipasi kejadian tersebutm Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Jogja) mewajibkan bagi para pemudik maupun pendatang yang tiba di Jogja dari luar DIY untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari penuh.
Tak kalah penting, mereka juga harus melapor pada ketua RT/RW atau Lurah tempat mereka tinggal begitu samapi di Jogja. Instruksi isolasi mandiri dan pendataan ini disampaikan @PemkotJogja di Twitter, Rabu (31/3/2020) untuk menjaga kesehatan dan keamanan warga dan sebagai upaya memutus rantai penularan penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2 itu.
Melalui cuitannya, Pemkot Jogja menguraikan alur pemantauan warga pendatang maupun pemudik yang datang dari luar DIY ke Jogja. Pertama, setiap pemudik maupun pendatang harus mengumumkan larangan pada warga sekitar untuk menemui mereka selama isolasi. Selain itu, pendatang dan pemudik wajib lapor ke ketua RT/RW setempat.
"Setiap pendatang dinyatakan ODP dan wajib melaporkan kedatangannya ke Ketua RT/RW lalu melakukan karantina/isolasi mandiri selama 14 hari sejak kedatangan. Selama karantina pendatang dilarang melakukan aktivitas ke luar rumah dan menerima tamu," cuit @PemkotJogja.
Baca Juga: Beli Kerupuk ala Physical Distancing, Cara Nenek Ini Mantap Banget
Jika selama isolasi baik pendatang maupun pemudik di Jogja merasakan gejala batuk, demam, flu, sesak napas, atau sakit tenggorokan, mereka harus segera periksa ke puskesma atau afasilitas kesehatan terdekat lainnya. Setelah itu, mereka wajib mengikuti arahan puskesmas jika memang harus melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di DIY.
Di sisi lain, ketua RT/RW juga dilimpahi tugas wajib jika ada pendatang maupun pemudik di lingkungannya.
"Ketua RT/RW wajib untuk mendata pendatang meliputi nama, NIK, nomor HP, alamat asal/kepergian, tanggal tiba di Yogyakarta, alamat kedatangan, dan rencana lama tinggal di Yogyakarta," terang @PemkotJogja.
Mereka juga harus memberi tahu warga sekitar supaya tidak melakukan kontak langsung dengan pendatang maupun pemudik selama 14 hari masa karantina. Meski telah menjelaskan alur pematauan ini, Pemkot Jogja tetap mengimbau supaya perantau dan warga di luar DIY tidak bepergian ke luar kota, termasuk mudik.
"Kami mengimbau kepada sedherek-sedherek yang saat ini sedang berada di luar DIY agar menunda kepulangannya terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran COVID-19. #JanganMudikDulu #LawanCovid19," tulisnya.
Baca Juga: Gawat! 29 RW di Jakarta Utara Zona Merah Virus Corona
"Sayangi diri, sayangi keluarga. Tetap tenang dan waspada. Jaga selalu kebersihan diri, lakukan physical distancing, dan biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk bersama kita #LawanCovid19," tutup @PemkotJogja.
Berita Terkait
-
Pemudik Mulai Masuk Wilayah Jawa Tengah, Ini Skenario Urai Kemacetan di Exit Tol Pejagan
-
Nekat Lawan Arus Saat One Way, Mobil Ambulans Kepergok Angkut Pemudik Hendak Ke Sukabumi
-
Bahaya, Pemudik Nekat Gantung di Belakang Mobil Bikin Sport Jantung
-
Belum Semua Balik, Polri: Masih Ada 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta
-
Puncak Arus Balik Pemudik Pengguna Kereta Api Diprediksi Terjadi Hari Ini
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
Terkini
-
Viral Kegaduh di Condongcatur Sleman, Ternyata Pesta Miras Berujung Keributan
-
Solusi Kerja dan Kreativitas: Janji Harda-Danang Gaet Suara Pemuda Sleman
-
Keluhan Bertahun-tahun Tak Digubris, Pedagang Pantai Kukup Gunungkidul Sengsara Akibat Parkir
-
Dukung Partisipasi Masyarakat, Layanan Rekam KTP Kota Jogja Tetap Buka saat Pilkada 2024
-
Waspada, Kasus DBD di Yogyakarta Naik Tajam, Anak-Anak Rentan Terinfeksi