SuaraJogja.id - Hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), BAWASLU dan DKPP memunculkan gagasan pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
Menanggapi gagasan tersebut, KPU Kabupaten Bantul menggelar diskusi aktual bersama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) untuk mencari format penundaan pemilihan Pilkada 2020.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, hasil RDP yang memundurkan pelaksanaan Pemilu hingga akhir tahun akan menyebabkan beberapa konsekuensi.
Ia memaparkan, setidaknya akan ada tiga konsekuensi yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah. Tiga konsekuensi tersebut diantaranya adalah, KPU perlu melihat kembali regulasi yang ada. Didik memastikan akan adanya perubahan produk hukum.
"Sikap kami nanti akan menunggu produk hukum yang resmi," kata Didik saat dihubungi suarajogja.id Kamis (16/4/2020).
Salah satu regulasi yang akan berubah terkait dengan tahapan, program dan jadwal pemilihan. Konsekuensi selanjutnya berkaitan dengan SDM, termasuk didalamnya badan ad hoc.
Didik menjelaskan, KPU perlu meninjau kembali kesiapan badan ad hoc, yakni Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang saat ini berada dalam masa penundaan masa kerja.
"KPU harus melihat apakah PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilihan," kata Didik.
Selanjutnya, konsekuensi lain yang perlu dipertimbangkan yakni mengenai ketersediaan anggaran. Saat ini, transaksi anggaran Pilkada dihentikan sepenuhnya.
Baca Juga: Saat Krisis Wabah Corona, Jokowi Izinkan Wapres Tambah 2 Staf Khusus
Dalam kesimpulan hasil RDP pertama, dikatakan akan adanya realokasi anggaran Pilkada untuk penanganan Covid-19.
Jaminan anggaran untuk penyenggaraan pilkada menjadi penting agar tahapan yang berjalan tidak ada kendala. Didik menjelaskan bahwa saat ini KPU sudah diminta untuk melakukan cut-off anggaran.
Namun, Didik menerengkan bahwa hingga saat ini belum ada produk hukum resmi mengenai penundaan Pilkada. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU Pusat.
Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Sri Hastuti Puspitasari mengatakan, mengacu pada hasil RPD kedua tersebut, diperlukan dasar hukum mutlak berupa Perppu.
"Secara Yuridis ada emergency power dalam penundaan pelaksanaan Pilkada," tutur Sri melalui forum diskusi online.
Melihat situasi wabah Covid-19 ditengah penyelenggaraan Pilkada serentak ini, lanjut Sri, maka cukup relevan untuk Presiden mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada dengan segera.
Kondisi saat ini dinilai sudah memenuhi tiga syarat dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kegentingan yang memaksa penerbitan perpu.
Berita Terkait
-
Kriminal Saat Wabah, Pelaku Sempat Tendang Alat kelamin dan Remas Payudara
-
Lawan Corona, Baznas Jogja Salurkan 20 Ribu Masker Buatan Warga Binaan
-
Imbas Corona, Pelaku Usaha Kulon Progo akan Dapat Program Tunda Angsuran
-
Survei: Warga Amerika Lebih Khawatir Penyakit Menular daripada Nuklir
-
Selain Wagub DKI, Jokowi Juga Melantik Komisioner KPU dan Kepala BP2MI
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
-
Gibran Mundur, PSI Bisa Jadi Ancaman Serius 2029
-
Kedai Kopi Menjamur di Jogja, Petani Masih Terjebak Lahan Sempit dan Tengkulak
-
Jika Prabowo Pilih Dasco Jadi Cawapres, Gerindra Bisa Kawal Agenda Besar Pemerintahan
-
Pecah di Cikarang dan Jogja, Konser Koplo Jomlo Fest Siap Ekspansi di Dalam dan Luar Negeri