Beri Keringanan Biaya Kuliah, Universitas Alma Ata Juga Bagi-Bagi Sembako

SuaraJogja.id - Kebijakan di rumah saja turut berpengaruh pada aktivitas perkuliahan Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta. Kampus ini sudah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) sejak awal Maret lalu.

Rektor UAA Hamam Hadi menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan bekerja sama dengan PT Telkom untuk menyediakan kuota sebesar 33 GB bagi mahasiswa, yang dapat digunakan untuk mengikuti kuliah maupun ujian online.

Selain itu, Hamam juga menyebutkan bahwa pihaknya memberikan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa. Ia berharap, kebijakan tersebut dapat meringankan beban mahasiswa maupun wali mahasiswa selama pandemi.

"Kita juga meringankan sebagian pembiayaan mahasiswa, sehingga setidaknya meringankan untuk mahasiswa," kata Hamam saat ditemui SuaraJogja.id di Kelurahan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Kamis (7/5/2020).

Baca Juga: Jelang Hari Raya, Dana Bergulir dari LPDB Dinilai Membantu KSP Sejahtera

Ia mengatakan, pihaknya memberikan keringanan sebagian biaya kuliah, terutama untuk biaya ujian. Ada dua bentuk bantuan, yakni keringanan dan perpanjangan batas waktu pembayaran. Hamam menjelaskan, mahasiswa yang belum mampu membayar diberi keluasan waktu.

"Jadi bentuknya ada yang keringanan langsung, tunai. Ada yang bentuknya relaksasi sampai batasan waktu tertentu yang tidak memberatkan," imbuhnya.

Selain itu, UAA juga membagikan paket sembako kepada mahasiswa yang tidak dapat kembali ke kampung halaman, termasuk delapan orang mahasiswa asal Thailand yang juga tidak dapat kembali ke tanah airnya.

Ia mengatakan, terdapat sekitar 250 mahasiswa UAA yang masih bertahan di Yogyakarta karena tidak bisa kembali ke kampung halaman.

Paket sembako juga diberikan kepada warga sekitar kampus. Sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada warga di kawasan Tamantirto. Total jumlah keseluruhan paket sembako yang juga dibagikan ke daerah lain sebanyak 2.274.

Baca Juga: Nama Anies Baswedan Trending, Selain Ucapan Ultah Publik Juga Mengkritik

Hamam menyebutkan, pihaknya sering pula melakukan analisis data Covid-19 secara nasional. Hasil analisis tersebut kemudian disampaikan kepada pemangku kebijakan, salah satunya Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.