SuaraJogja.id - Kini, pencetakan dokumen administrasi kependudukan secara mandiri bisa dilakukan oleh warga setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja memutuskan adanya penerapan permohonan dokumen secara daring. Keputusan ini diambil dengan salah satu alasan yakni mengurai kerumunan di loket Disdukcapil.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Disdukcapil Kota Jogja, Bram Prasetyo menjelaskan, sejumlah dokumen bisa dicetak secara mandiri oleh warga.
"Pencetakan dokumen secara mandiri sudah diterapkan sejak 18 Mei 2020," jelas Bram, Rabu (27/5/2020).
Untuk mencetak dokumen secara mandiri, alur yang pertama yakni dengan mengajukan permohonan dokumen secara daring. Setelah mengajukan permohonan, petugas akan memproses permohonan tersebut, selanjutnya dokumen yang diminta akan dikirim melalui soft file dengan format pdf ke email masing-masing pemohon.
Ia mengatakan, beberapa dokumen yang bisa dicetak mandiri antara lain Kartu Keluarga, Surat Pindah, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
"Setelah menerima berkas melalui email, dokumen bisa dicetak secara mandiri pada kertas dengan ketentuan jenis A4 yang memiliki berat 80 gram," ungkap bram, melansir Harianjogja.com.
Dokumen tersebut legal karena memiliki barcode masing-masing. Meski begitu, masih ada kelemahan dari skema cetak mandiri ini. Menurut Bram, kelemahan tersebut terletak pada dokumen yang bisa dicetak berkali-kali.
"Misal hilang kan bisa nyetak lagi karena masih ada file dalam email," ujarnya. Bram mengatakan kedepannya akan dikembangkan sistem digital yang membuat setiap dokumen yang dikirim dilengkapi password tertentu sehingga hanya bisa dicetak sekali saja.
Kelemahan lain dari sistem ini, yaitu tidak bisa menjangkau warga yang tidak memiliki teknologi yang mendukung. Bram menjelaskan, bagi yang tidak memiliki email atau perangkat yang mendukung, orang yang bersangkutan bisa meminjam email kolega maupun tetangganya.
Baca Juga: WHO Peringatkan, Negara dengan Kasus Menurun Waspada Puncak Kedua Covid-19
"Namun bila aspek tersebut tidak ada juga masyarakat tetap bisa dilayani ke loket Disdukcapil Kota Jogja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Warga Indonesia di AS Berlebaran Secara Daring
-
Diskusi Daring PSBB UGM: Komunikasi Pemerintah Selama Pandemi Sangat Buruk
-
Hungaria Larang Pengubahan Keterangan Jenis Kelamin di Akta Kelahiran
-
Tega Betul! Saldo Kartu Keluarga Sejahtera Korban Tsunami Banten Nol Rupiah
-
Komisi VI Minta Perusahaan Ojol Ringankan Beban Driver di Masa Pandemi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Bantuan dari BRI Telah Jangkau Lebih dari 70 Ribu Masyarakat Terdampak di Sumatera
-
Korupsi Bupati Sleman, Kuasa Hukum Tegaskan Peran Raudi Akmal Sesuai Tugas Konstitusional DPRD
-
Sudarsono KH, Salah Satu Pendiri PSS Sleman Tutup Usia
-
5 Armada Bus Jakarta-Jogja Murah Meriah untuk Libur Sekolah Akhir Tahun 2025
-
Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang