SuaraJogja.id - Kini, pencetakan dokumen administrasi kependudukan secara mandiri bisa dilakukan oleh warga setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja memutuskan adanya penerapan permohonan dokumen secara daring. Keputusan ini diambil dengan salah satu alasan yakni mengurai kerumunan di loket Disdukcapil.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, Disdukcapil Kota Jogja, Bram Prasetyo menjelaskan, sejumlah dokumen bisa dicetak secara mandiri oleh warga.
"Pencetakan dokumen secara mandiri sudah diterapkan sejak 18 Mei 2020," jelas Bram, Rabu (27/5/2020).
Untuk mencetak dokumen secara mandiri, alur yang pertama yakni dengan mengajukan permohonan dokumen secara daring. Setelah mengajukan permohonan, petugas akan memproses permohonan tersebut, selanjutnya dokumen yang diminta akan dikirim melalui soft file dengan format pdf ke email masing-masing pemohon.
Ia mengatakan, beberapa dokumen yang bisa dicetak mandiri antara lain Kartu Keluarga, Surat Pindah, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
"Setelah menerima berkas melalui email, dokumen bisa dicetak secara mandiri pada kertas dengan ketentuan jenis A4 yang memiliki berat 80 gram," ungkap bram, melansir Harianjogja.com.
Dokumen tersebut legal karena memiliki barcode masing-masing. Meski begitu, masih ada kelemahan dari skema cetak mandiri ini. Menurut Bram, kelemahan tersebut terletak pada dokumen yang bisa dicetak berkali-kali.
"Misal hilang kan bisa nyetak lagi karena masih ada file dalam email," ujarnya. Bram mengatakan kedepannya akan dikembangkan sistem digital yang membuat setiap dokumen yang dikirim dilengkapi password tertentu sehingga hanya bisa dicetak sekali saja.
Kelemahan lain dari sistem ini, yaitu tidak bisa menjangkau warga yang tidak memiliki teknologi yang mendukung. Bram menjelaskan, bagi yang tidak memiliki email atau perangkat yang mendukung, orang yang bersangkutan bisa meminjam email kolega maupun tetangganya.
Baca Juga: WHO Peringatkan, Negara dengan Kasus Menurun Waspada Puncak Kedua Covid-19
"Namun bila aspek tersebut tidak ada juga masyarakat tetap bisa dilayani ke loket Disdukcapil Kota Jogja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Warga Indonesia di AS Berlebaran Secara Daring
-
Diskusi Daring PSBB UGM: Komunikasi Pemerintah Selama Pandemi Sangat Buruk
-
Hungaria Larang Pengubahan Keterangan Jenis Kelamin di Akta Kelahiran
-
Tega Betul! Saldo Kartu Keluarga Sejahtera Korban Tsunami Banten Nol Rupiah
-
Komisi VI Minta Perusahaan Ojol Ringankan Beban Driver di Masa Pandemi
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!