SuaraJogja.id - Setelah sempat melambat, kasus covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Salah satunya yang terjadi pada Sabtu (6/6/2020) kemarin, terdapat penambahan 993 kasus baru yang dikonfirmasi positif terserang covid-19.
Pakar epidemiologi Universitas Alma Ata (UAA), Hamam Hadi menjelaskan ada dua alasan yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus tersebut. Pertama, yakni tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kedua, luasnya test PCR yang dilakukan di wilayah Jawa Timur.
Hamam menilai, penerapan kenormalan baru saat ini belum dilengkapi dengan kesiapan sistem yang baik dalam praktiknya. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah Kenormalan Baru dinilai masih rendah. Ia menganggap banyak pelayanan publik yang bertentangan dengan protokol kesehatan.
"Banyak sekali pelayanan-pelayanan publik yang permisif terhadap kerumunan orang dan praktik-praktik yang bertentangan dengan physical distancing dan protokol kesehatan," kata Hamam Senin (8/6/2020).
Sebelumnya, Hamam menegaskan bahwa salah satu karakteristik virus corona sangat sensitif dengan mobilitas masyarakat. Sehingga ia menekankan agar baik pemerintah maupun masyarakat dapat menekan aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Menanggapi wacana pemerintah dalam menerapkan kenormalan baru, Ia menilai saat ini Indonesia secara umumnya, kecuali Aceh saat ini belum memenuhi kriteria untuk menerapkan kenormalan baru sesuai karakteristik yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
Ia menyampaikan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh WHO bagi negara yang ingin menerapkan kenormalan baru. Diantaranya adalah kriteria epidemiologis, kriteria sistem kesehatan dan kriteria surveilan kesehatan masyarakat. Dalam memenuhi kriteria tersebut, membutuhkan waktu setidaknya dua minggu untuk dapat melakukan penilaian.
Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan kenormalan baru. Terutama dalam membuka kembali sekolah-sekolah formal. Hamam khawatir akan terjadi gelombang kedua penyebaran virus corona. Meski terdapat banyak kendala, namun Hamam lebih menyarankan agar sekolah tetap dilakukan secara daring.
"Untuk pendidikan dasar menengah, jika harus dimulai seharusnya dengan cara daring dulu. Betapapun banyak problem dan kelemahannya dengan beberapa alasan," ujarnya.
Baca Juga: Mau Masuk Kuliah Lagi di Jogja, Mahasiswa Wajib Ikuti RDT
Berita Terkait
-
Transisi New Normal, Sejumlah Tempat Berpotensi Jadi Cluster Baru Covid-19
-
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pesantren Lebih Aman Dibuka Ketimbang Sekolah
-
Perkantoran Dibuka Hari Ini, Pemprov DKI Belum Mau Sidak Protokol Corona
-
Ketua Gugus Tugas Serahkan Penerapan New Normal Kepada Kepala Daerah
-
Wapres Ma'ruf: Masyarakat yang Bandel Saat New Normal Harus Ditegur
Terpopuler
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Ngenes! Prabowo Tambah Pejabat, Transfer ke DIY Malah Susut Rp910 Miliar
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Ramah Lingkungan, BRI Peduli Kerahkan 500 Relawan
-
Serunya The Creator Quest: Jelajah Yogya, Kupas Tuntas Honda Care, dan Berburu Vario 125 Street
-
BRI Pertahankan Gelar Merek Paling Bernilai di Indonesia dengan Valuasi USD6,9 Miliar
-
Unisa Festival 2026: Salurkan Donasi Rp20 Juta ke UMKM Disabilitas hingga Dukung Beasiswa Mahasiswa