SuaraJogja.id - Setelah sempat melambat, kasus covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Salah satunya yang terjadi pada Sabtu (6/6/2020) kemarin, terdapat penambahan 993 kasus baru yang dikonfirmasi positif terserang covid-19.
Pakar epidemiologi Universitas Alma Ata (UAA), Hamam Hadi menjelaskan ada dua alasan yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus tersebut. Pertama, yakni tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kedua, luasnya test PCR yang dilakukan di wilayah Jawa Timur.
Hamam menilai, penerapan kenormalan baru saat ini belum dilengkapi dengan kesiapan sistem yang baik dalam praktiknya. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah Kenormalan Baru dinilai masih rendah. Ia menganggap banyak pelayanan publik yang bertentangan dengan protokol kesehatan.
"Banyak sekali pelayanan-pelayanan publik yang permisif terhadap kerumunan orang dan praktik-praktik yang bertentangan dengan physical distancing dan protokol kesehatan," kata Hamam Senin (8/6/2020).
Sebelumnya, Hamam menegaskan bahwa salah satu karakteristik virus corona sangat sensitif dengan mobilitas masyarakat. Sehingga ia menekankan agar baik pemerintah maupun masyarakat dapat menekan aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Menanggapi wacana pemerintah dalam menerapkan kenormalan baru, Ia menilai saat ini Indonesia secara umumnya, kecuali Aceh saat ini belum memenuhi kriteria untuk menerapkan kenormalan baru sesuai karakteristik yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
Ia menyampaikan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh WHO bagi negara yang ingin menerapkan kenormalan baru. Diantaranya adalah kriteria epidemiologis, kriteria sistem kesehatan dan kriteria surveilan kesehatan masyarakat. Dalam memenuhi kriteria tersebut, membutuhkan waktu setidaknya dua minggu untuk dapat melakukan penilaian.
Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menerapkan kenormalan baru. Terutama dalam membuka kembali sekolah-sekolah formal. Hamam khawatir akan terjadi gelombang kedua penyebaran virus corona. Meski terdapat banyak kendala, namun Hamam lebih menyarankan agar sekolah tetap dilakukan secara daring.
"Untuk pendidikan dasar menengah, jika harus dimulai seharusnya dengan cara daring dulu. Betapapun banyak problem dan kelemahannya dengan beberapa alasan," ujarnya.
Baca Juga: Mau Masuk Kuliah Lagi di Jogja, Mahasiswa Wajib Ikuti RDT
Berita Terkait
-
Transisi New Normal, Sejumlah Tempat Berpotensi Jadi Cluster Baru Covid-19
-
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pesantren Lebih Aman Dibuka Ketimbang Sekolah
-
Perkantoran Dibuka Hari Ini, Pemprov DKI Belum Mau Sidak Protokol Corona
-
Ketua Gugus Tugas Serahkan Penerapan New Normal Kepada Kepala Daerah
-
Wapres Ma'ruf: Masyarakat yang Bandel Saat New Normal Harus Ditegur
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Dihadang Barikade Polisi, Massa Mahasiswa Tertahan di Senayan Park Saat Menuju Gedung DPR
-
Bukan di DPR, Front Mahasiswa Nasional Pilih Demo di Istana untuk Sampaikan 10 Tuntutan
-
Botok: Jika RUU Perampasan Aset Tak Sah Desember, Dasco, Saan, dan Cucun Siap Mundur
-
Hakim Tolak Perlawanan Yaqut Cholil Qoumas, Sidang Korupsi Kuota Haji Berlanjut!
-
Meski Diterima Pimpinan DPR, Botok Pati Pastikan Aksi 27 Agustus Tetap Lanjut
Terkini
-
Waspadai Pelajar Terseret Aksi Demo, Disdikpora DIY Perketat Pengawasan Sekolah
-
Komitmen Perkuat Koperasi dan UMKM, Dirut BRI Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan
-
10 Saksi Dihadirkan di Sidang Little Aresha, Ibu Ungkap Anak Autis Diduga Diikat hingga Lebam