SuaraJogja.id - Sejumlah warga Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tengah dibangun di padukuhan tersebut.
Didampingi kuasa hukum, warga menyampaikan beberapa alasan menolak pembangunan proyek milik pemerintah tersebut.
Ketua Penolakan Pembangunan IPAL, Muwantoro menyampaikan ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan dalam diskusi di ruang kerja bupati, Jumat (19/6/2020) tersebut, di antaranya sudah adanya IPAL komunal yang dimanfaatkan warga Bondalem.
Kemudian, jarak pembangunan IPAL dinilai terlalu dekat dengan pemukiman dan Masjid setempat. Sehingga dinilai tidak memenuhi jarak aman yabg diatur sebelumnya.
Muwantoro juga mengatakan, warga khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan, seperti pencemaran udara dan pencemaran air.
"Secara geografis, lokasi pembangunan IPAL juga kerap dilanda banjir yang bisa menerpa hingga ke pemukiman warga," ujarnya.
Muwantoro juga menyampaikan bahwa 94% warga Bondalem menolak pembangunan IPAL yang dinilai berdampak pada seluruh masyarakat di padukuhan tersebut.
Ia juga menggugat terkait tidak adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung.
Menurut Muwantoro, sosialisasi dilakukan saat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul, Eko: Penjarakan Malingnya!
Ia menjelaskan bahwa warga tidak menutup diri dengan adanya sosialiasi dan diskusi bersama Pemerintah Daerah. Terutama sejak awal ia menilai kurangnya pendampingan dari oerangkat desa.
Muwantoro berharap jika ada desa lain yang lebih layak untuk dibangun IPAL agar proyek tersebut dipindahkan dari Bondalem.
Asisten 1 Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan dalam diskusi di ruang kerja Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga Bondalem.
Saat ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan karena akan diadakan pertemuan lanjutan.
"Hasil dari pertemuan tadikan banyak masukan-masukan, nanti akan dipelajari oleh tim tehnis kita kemudian akan kita sesuaikan jika memungkinkan," ujarnya.
Heramwan menjelaskan, pada pertemuan selanjutnya akan membahas jalan tengah untuk keinginan warga dan pemerintah.
Sejauh ini, belum akan dilakukan penundaan pelaksanaan proyek. Semuanya akan ditinjau sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada.
Berita Terkait
-
Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
3 Sumber Dana Biayai Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kota Pekanbaru
-
Soimah Blak-blakan Jawab Kabar Calonkan Diri jadi Bupati Bantul
-
Cuti Demi Ikut Kampanye AMIN, Bupati Abdul Halim Muslih: Jadikan DIY Episentrum Perubahan Indonesia
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Rahasia Serangga Kali Kuning Terungkap! Petualangan Edukatif yang Bikin Anak Cinta Alam
-
Ni Made Jadi Sekda DIY: Mampukah Selesaikan Masalah Sampah dan TKD yang Membelit Yogyakarta?
-
40 Kebakaran dalam 8 Bulan di Yogyakarta: Waspada Korsleting dan Kelalaian
-
Kesiapsiagaan Nasional Gagal Tanpa Ini! Pakar UGM Ingatkan Masyarakat Soal Musim Hujan Lebih Awal
-
Ijazah Jokowi Belum Kelar, KPU Malah Bikin Aturan Baru yang Bikin Publik Geram