Direktur Dikyanmas KPK Soroti Perang Melawan Korupsi dari Desa

SuaraJogja.id - Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, pemikiran masyarakat desa akan nilai guyub dan padat karya, kini mulai terkikis. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Giri Suprapdiono pada acara Kongres Kebudayaan Desa yang dilaksanakan melalui webinar, berpusat di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Rabu (1/7/2020).

Dalam sesi pertama, Giri menjelaskan bahwa kekinian mulai muncul pemikiran tentang 'kami dibayar berapa' untuk sebuah pekerjaan atau program, membuat banyak masyarakat desa berpikir materealistis layaknya warga yang hidup di perkotaan.

Namun Giri Suprapdiono menggarisbawahi, bahwa tidak semua orang kota berpikiran demikian, karena baginya sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia pada dasarnya semuanya memiliki hati nurani yang baik.

"Walaupun mereka dari desa tumbuh di kota, budaya desa seperti kejujuran, kesederhanaan, prioritas kepentingan ini mulai hilang. Mirisnya semakin hari pelaku korupsi usianya semakin muda," ungkap Giri.

Baca Juga: Kongres Kebudayaan Desa 2020 Ajak Hadapi New Normal dari Desa

"Ternyata kita di desa keteladanan pak lurah, kepala desa, guru agama ini semakin penting. Di kota ini semakin hilang keteladanan, sehingga lahirnya budaya materialistis," imbuhnya.

Spritualisme antara alam, yang berkesinambungan dengan manusia inilah yang dibutuhkan demi harmonisasi serta inspirasi menurut Giri.

"Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup, maka sikap kecintaan pada dunia ini akan lahir, seperti yang diungkapkan oleh Angus Deaton soal prinsip Hedonic Treadmil," ungkap Giri melalui webinar.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa terkait pemilihan pemimpin disebut mulai tertular dengan yang namanya 'money politic'. Sehingga menurut Giri, menjadi sebuah PR besar karena masyarakat desa sudah mulai mengalami banyak perubahan signifikan.

Kurangnya pendanaan rasional serta apresiasi pejabat politik, seperti salah satunya kepala desa secara memadai ini juga menjadi tantangan. Yang terjadi hasilnya, kepala daerah terpilih atas money politik tadi akan melakukan upaya yang kemudian merusak perilaku masyarakat desa.

Baca Juga: Prediksi Arah Kebijakan Industri Hasil Tembakau di Era New Normal

Oleh karenanya Giri menambahkan, bahwa perlunya melibatkan desa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya sudah mulai dilakukan bersama sejumlah komunitas, seperti melakukan gerakan kecil Sekolah Pemuda Desa, Sekolah desa hingga Sarasehan Desa.