SuaraJogja.id - Sebagai langkah mendukung pembayaran secara non tunai di era digital saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta meluncurkan e-retribusi dan implementasi pembayaran menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Beringharjo.
Peluncuran pembayaran non-tunai yang menggandeng Gojek dan BPD DIY tersebut diresmikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Pasar Beringharjo sisi barat, Rabu (12/8/2020).
"Perkembangan digitalisasi terjadi di semua unsur termasuk perdagangan. Adanya transaksi online ini sebagai kemudahan pedagang beraktivitas jual beli. Terlebih, di masa pandemi Covid-19 ini masyarakat diimbau untuk menjaga jarak termasuk dalam transaksi jual beli," jelas Heroe usai peluncuran e-retribusi di Pasar Beringharjo.
Heroe menjelaskan bahwa hadirnya sistem perekonomian baru dengan transaksi online nyatanya mendorong masyarakat harus beradaptasi. Kendati demikian sejak awal Pemkot menggaungkan pembayaran non-tunai sudah banyak pedagang yang menerima manfaatnya.
"Jadi sejak awal dipaksa dengan kondisi yang ada saat ini. Beberapa pedagang mendapatkan manfaatnya dari transaksi online itu. Namun memang beberapa ada yang belum berhasil, hal inilah yang selalu kami dorong dan berharap pedagang bisa beradaptasi," katanya.
Pembayaran e-retribusi yang menggandeng Gojek, para pedagang nantinya cukup menggunakan fitur Gobills yang ada di dalam aplikasi tersebut.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY, R Agus Trimurjanto menjelaskan, pihaknya menjalin kerjasama dengan Gojek dalam rangka memperluas layanan kepada masyarakat. Di lain sisi diharapkan bisa turut membantu penerimaan daerah, mengingat peran Bank BPD DIY sebagai pemegang kas daerah.
"Semakin banyak channel dan layanan, akan mempermudah proses pembayaran. Sebelum ini, kami sudah membuka layanan pembayaran retribusi bagi pedagang pasar lewat e-mobile dan teller," kata dia.
Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono menjelaskan ada sekitar 5-7 ribu pedagang di pasar Beringharjo. Usai peluncuran pihaknya terus menyosialisasikan penerapan e-retribusi dan pembayaran QRIS tersebut.
Baca Juga: Catat, Ini 4 Lokasi Tilang Elektronik di DIY Mulai Kamis Pekan Ini
"Jadi sasarannya adalah pasar-pasar tradisional. Pasar Beringharjo yang pertama kami terapkan e-retribusi ini. Pembayaran QR code sudah cukup lama kami kenalkan kepada pedagang, memang belum secara merata. Namun dengan program dan inovasi ke depan diharapkan pedagang bisa ikut andil dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini," jelas dia.
Seorang pedagang di Pasar Beringharjo, Sri Lestari (51) mengaku pembayaran dengan fitur Gobills lebih cepat dan lebih mudah. Sebelumya pedagang batik di lantai satu tersebut membayar retribusi pasar ke kantor BPD DIY.
"Biasanya datang ke bank untuk bayar retribusi ini. Saya biasa bayar per tiga bulan sekitar Rp400 ribu. Jadi sekarang terasa lebih mudah tinggal mengisi saldo di aplikasi gojek dan membayar menggunakan fitur GoBills," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 4 Tips Merebus Telur agar Mudah Dikupas, Hasil Mulus Sempurna
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
Pilihan
-
Terbuang dari Klub Orang Indonesia, Emil Audero Selangkah Lagi ke Rayo Vallecano
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
Terkini
-
Kronologi Lengkap Aksi Simpang Gramedia Jogja, Sempat Alot Berdialog, hingga Dipukul Mundur Warga
-
Demo Berujung Bentrok di Simpang Gramedia Jogja, 6 Mahasiswa Dilarikan ke RS Panti Rapih
-
Tanah Rp2 Miliar Dilelang Cuma Rp420 Juta, Warga Kulon Progo Gugat BUMN Lembaga Pinjaman
-
Ormas Terlibat Kekerasan, Muhammadiyah Desak Polisi Tak Tebang Pilih
-
17 Persen Penerima PKH di DIY Terindikasi Judol, Dinsos Tangguhkan Bansos