Jatuhkan Dukungan ke Suharsono, PKS Ingin Tagih Janji

SuaraJogja.id - Satu lagi partai politik memutuskan untuk merapatkan dukungan ke bakal pasangan calon Suharsono-Totok Sudarto (Noto) di Pilkada Bantul 2020.

Partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada Bupati incumbent tersebut.

Ketua DPD PKS Bantul Amir Syarifuddin mengatakan dukungan yang akhirnya diberikan kepada paslon Noto bukan tanpa alasan.

Pasalnya pihaknya harus melalui proses yang cukup panjang di internal partai untuk mendapatkan satu suara yang bulat dalam Pilkada Bantul tahun ini.

Baca Juga: Film Tilik Trending Angkat Pariwisata Bantul, Intip Keindahan Wisatanya

"Salah satu alasannya adalah kami yang masih ingin menagih janji beliau terkait dengan pendidikan gratis, kedua kesehatan tercukupi. Saat ini masih kurang jadi kami ingin menagih janji itu di kepemimpinan beliau saat menjabat lagi," ujar Amir, kepada SuaraJogja.id, Minggu (23/8/2020).

Kendati dianggap sudah cukup berhasil pada lima tahun kepemimpinannya, Amir mengaku masih ingin melihat beberapa program yang perlu disempurnakan lagi.

Selain itu survei yang dilakukan dilakukan oleh internal partai juga masih meyakini bahwa Suharsono masih dibutuhkan untuk terus membangun Bumi Projotamansari. 

Tidak hanya itu saja, Amir menuturkan faktor lain yang juga cukup penting adalah track record atau jejak kepemimpinan Suharsono dalam lima tahun ke belakang. Menurutnya selama lima tahun Suharsono memimpin, Pemerintahan Kabupaten Bantul tidak pernah terjerat oleh kasus hukum.

"Bisa kita lihat sendiri, kasusnya zero, tidak ada yang bersinggungan dengan hukum. Bahkan juga selama ini tidak ada pejabat yang sampai dijadikan tersangka. Sesuai dengan moto partai PKS yang bersih, peduli dan profesional," ucapnya.

Baca Juga: Sehari Dua Kali, Kebakaran di Bantul Hanguskan Rumah dan Rumpun Bambu

Amir mengungkapkan keberhasilan lain dalam masa pemerintahan Suharsono yakni dapat menjaga keutuhan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dibuktikan dengan penerbitan izin pendirian lebih dari 30 rumah ibadah non-muslim di Bantul.