SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mewanti-wanti para partai politik (parpol) dan bakal pasangan calon (bapaslon) yang diusung untuk memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 saat mendaftar pada kontestasi Pilkada Sleman 2020 di kantor KPU. Pendaftaran sendiri dibuka pada 4-6 September 2020.
Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa menegaskan, di tengah pandemi saat ini, Pilkada akan terasa berbeda. Pendaftaran, yang biasanya mendatangkan banyak massa, kali ini perlu dikurangi.
"Protokol kesehatan harus diperhatikan, baik dari parpol pengusung, paslon, massa, dan KPU. Jadi harus ada pembatasan massa, sehingga tak menimbulkan kerumunan massa," ungkap Karim, dihubungi SuaraJogja.id, Kamis (3/9/2020).
Ia menjelaskan, usai berkoordinasi bersama KPU, pasangan yang didampingi partai politik hanya diperkenankan dua orang yang masuk ke dalam kantor.
Baca Juga: Daftar ke KPU Sleman hari Jumat, Sri Muslimatun Bakal Jalan Kaki
Jika pun mendatangkan massa, mereka diimbau untuk menghadirkan perwakilan saja.
"Dari KPU sendiri sudah membatasi siapa saja yang bisa masuk. Jadi di dalam jangan sampai ada penumpukan [massa]," terangnya.
Karim menerangkan, dalam masa pendaftaran bapaslon bupati dan wakil bupati Sleman ini, Bawaslu tetap mengoptimalkan pencegahan potensi pelanggaran.
Pihaknya sudah menyebarluaskan dan menyampaikan surat pencegahan kepada masing-masing partai pengusung.
"Ya yang pertama kami melakukan pencegahan ya. Kami optimalkan dengan mengirim surat kepada partai politik pengusung, seperti membawa berkas dan dokumen yang lengkap saat pendaftaran dan juga tidak mendaftarkan lebih dari satu pasangan oleh partai pengusung," ujar dia.
Baca Juga: Waspada! Politisasi Isu Covid-19 di Pilkada Serentak 2020
Pendaftaran yang dibuka selama dua hari itu, lanjut Karim, perlu ditaati masing-masing paslon.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Permintaan Wamendagri Ribka Haluk: Pemda Sinkronisasikan Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan Daerah
-
KPU Barito Utara Disebut Main Mata karena Acuhkan Perintah Bawaslu
-
Sidang DKPP, Pimpinan KPU Barito Utara Disebut Langgar Etik karena Acuhkan Rekomendasi Bawaslu
-
Diduga Langgar Kode Etik di Pilkada, KPU-Bawaslu Maybrat Dilaporkan ke DKPP
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
-
Aspirasi Tersampaikan, Ini Momen Aksi TPUA di Rumah Jokowi Dikawal Humanis Polresta Solo
Terkini
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu
-
Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan