SuaraJogja.id - Beberapa hari terakhir muncul kasus positif COVID-19 di sejumlah perkantoran dan instansi yang ada di DIY seperti KUA Danurejan, kalurahan Kotabaru dan yang terakhir Bank BNI Cabang Yogyakarta, Jumat (11/09/2020). Kasus-kasus positif COVID-19 tersebut lebih banyak muncul di kantor-kantor layanan publik.
"Ini yang harus menjadi warning bagi instansi untuk mencemati aktivitas di kantor karena dari kajian epidemiologi, penularan terjadi di kantor yang menerima pelayanan publik dan kantor yang harus keluar untuk sosialsasi atau edukasi kegiatan di lapangan," ungkap Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY Biwara Yuswantana di sela gerakan bagi-bagi 300 ribu masker di depan kantor DPRD DIY, Jumat siang.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY tersebut, sebenarnya Pemda DIY sudah memiliki Pergub Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemda DIY dan Pemerintahan Kabupaten/kota DIY dalam Tatanan Normal Baru.
Pergub ini yang perlu diimplementasikan secara tegas di instansi agar penularan COVID1-9 di perkantoran tidak semakin meluas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Makin Mengganas, BPBD DIY Kembali Buka Zona Dekontaminasi
Sebab hingga saat ini belum ada kebijakan Pemda untuk membatasi jam kerja di instansi-instansi yang memberikan layanan publik. Karenanya instansi yang bersangkutan diminta untuk mentaati pergub, tidak hanya di tingkat perusahaan namun hingga ke ASN atau pegawainya.
"Penerapan protokol kesehatan tidak hanya di kantor tapi melekat di ASN saat menjalankan aktivitasnya," jelasnya.
Terkait dibukanya kembali posko dekontaminasi induk BPBD DIY yang sempat ditutup pascapembubaran posko dukungan penanganan COVID-19, Biwara mengungkapkan alasannya. Salah satunya karena beban di kabupaten/kota yang jauh melebihi kapasitas.
"Yang berat memang di dekontaminsasi. Jadi kalau di kabupaten/kota melebihi kuota, maka disuport propinsi," jelasnya.
Selain posko, Pemda juga akan menambah kucuran dana bagi penanganan COVID-19 di DIY. Sebab hingga 31 Agustus 2020 kemarin, anggaran penanganan COVID-19 yang sudah digunakan sudah mencapai lebih dari Rp 290 Miliar.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Meroket, DPRD Desak Pemda DIY Aktifkan Lagi Pos Monitoring
Anggaran tersebut paling banyak dimanfaatkan untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak pandemi. Selain itu penanganan medis yang membutuhkan banyak biaya.
Berita Terkait
-
Di Tengah Pelemahan Rupiah, Ini Jurus BNI Menjaga Kinerja
-
Kurs USD Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, CIMB, dan BNI
-
Ajang Internasional iF Design Award 2025 Anugerahkan Penghargaan untuk Desain Unik wondr by BNI
-
Profil Sigit Widyawan, Ipar Jokowi yang Dicopot dari Komisaris BNI
-
Campur Tangan Prabowo Dalam 'Cuci Gudang' Komisaris Bank BUMN Demi Selipkan Pejabat Negara
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
Terkini
-
Maut di Jalan Wates: Ninja Hantam Tiang, Satu Nyawa Melayang
-
Jogja Diserbu 4,7 Juta Kendaraan Saat Lebaran, 9 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan
-
Malioboro Bau Pesing? Ide Pampers Kuda Mencuat, Antara Solusi atau Sekadar Wacana
-
BI Yogyakarta Catat Penurunan Drastis Peredaran Uang Tunai saat Lebaran, Tren Transaksi Berubah
-
Kantongi Lampu Hijau dari Pusat, Pemkab Sleman Tancap Gas Isi Kursi Kosong OPD