SuaraJogja.id - Berbeda dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melarang perkuliahan luring atau tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X justru mempersilahkan kampus-kampus untuk memulai kuliah tatap muka.
Namun, Sultan memberikan sejumlah persyaratan kepada kampus yang bersikeras membuka perkuliahan tatap muka.
"Ya silahkan saja [kampus dibuka], tapi kita minta supaya data-data mahasiswa masuk jogja pass," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (14/09/2020).
Dengan masuk di Jogja Pass yang merupakan platform untuk Self Screening COVID-19 sekaligus Identitas Digital bagi masyarakat di DIY ini, maka Gugus Tugas bisa melakukan penelusuran jika sewaktu-waktu ditemukan mahasiswa atau civitas akademika lain yang positif COVID-19.
Baca Juga: Mensos Apresiasi Lurah di DIY yang Serahkan Kembali Tanah Milik Kemensos
Apalagi yang berkuliah di DIY tidak hanya warga lokal namun dari berbagai daerah, termasuk mahasiwa dari zona-zona merah dan hitam COVID-19.
"Seperti halnya pariwisata, yang kuliah kan bukan hanya orang Jogja. Bisa orang Jakarta, bisa Surabaya, bisa manapun. Begitu masuk terus [terpapar] COVID-19, kalau datanya tidak punya kan, gimana kita akan tracing. Yang penting kita bisa tracing," ungkapnya.
Sultan menambahkan, Pemda DIY tidak bisa hanya mengutamakan masalah kesehatan dalam penanganan COVID-19.
Tetapi juga mempertimbangkan perekonomian warga, termasuk dunia pendidikan yang perlu dipikirkan. Karenanya perlu ada keseimbangan dalam menghadapi pandemi ini dari sisi kesehatan maupun perekonomian.
Sebab bila hanya fokus pada kesehatan, maka perekonomian warga DIY bisa semakun terpuruk. Warga pun akan kesulitan untuk bisa sehat bila perekonomian mereka tak jalan.
Baca Juga: Klaster Kantor Mengacam, BPBD DIY Minta Protokol Layanan Publik Diperketat
"Kita tidak bisa menafikan yang lain, kesehatan [jalan] tapi ekonomi macet. Atau ekonomi kita tumbuhkan tapi tidak taat protokol [kesehatan] . Kalau sakit kan juga tidak bisa berproduksi. Jadi kan bagaimana kita bisa mengatur antara pertumbuhan [ekonomi] dan menjaga protokol [kesehatan] jadi jalan tengah. Ini jadi sesuatu yang sangat penting, silahkan ekonomi tumbuh tapi protokol [kesehatan] diterapkan dengan baik," bebernya.
Berita Terkait
-
Benarkah Muhammadiyah Pelopor Modernisasi Halal Bihalal di Indonesia? Ini Faktanya
-
Adab Sambut Salat Idul Fitri, Berhias hingga Pakai Wangi-wangian
-
Promo Alfamart Spesial Idulfitri, Dapatkan Minyak Goreng dengan Harga Murah
-
Temui Pramono, Petinggi Muhammadiyah Curhat Mau Bangun Kampus Baru di Jakbar
-
Cara Menentukan Lebaran Idul Fitri Versi NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!