SuaraJogja.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul mengebut pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.
Hal itu sebagai dampak dari rencana cuti tanpa tanggungan negara yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiantoro, mengatakan pihaknya hanya mempunyai waktu sekitar empat hari sebelum masa cuti bupati dan wabup diambil pada tanggal 26 September mendatang.
Pasalnya pengesahan untuk APBD Perubahan 2020 ini tidak bisa dilakukan oleh pejabat sementara yang bakal ditunjuk untuk menggantikan posisi Bupati Bantul selama masa cuti.
"Jadi kita memang maraton karena memang waktunya tinggal beberapa hari saja," ujar Nur, kepada awak media, Senin (21/9/2020).
Nur menuturkan pengesahan APBD Perubahan tersebut ditargetkan akan selesai pada tanggal 25 September mendatang atau sehari sebelum bupati resmi mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengesahkan APBD Perubahan tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Ditegaskan Nur, pihaknya tetap optimis bisa merampungkan pembahasan APBD Perubahan tersebut meski dalam waktu yang singkat.
Menurutnya APBD Perubahan kali ini juga tidak akan memakan waktu pembahasan yang lama karena memang hampir tidak ada perubahan yang signifikan.
Baca Juga: Pemda DIY Persilakan Kampus Buka Belajar Tatap Muka, Asal Penuhi Syarat Ini
"Tidak banyak perubahan signifikan, hanya malah mengurangi-mengurangi saja. Itu juga akibat ada beberapa sektor yang mengalami penurunan. Mulai dari PAD, hingga dana perimbangan," ungkapnya.
Nur menyampaikan sejauh ini tidak ada pergantian fokus yang terjadi dalam APBD Perubahan 2020. Diketahui bahwa memang fokus anggaran perubahan sendiri akan tetap pada pencegahan dan penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19.
"Alokasi di kesehatan masih paling besar. Ada saran juga kemarin bahwa untuk perubahan ini difokuskan ke persai Covid-19 itu yang ada di kesehatan, sosial, dan pertanian," ucapnya.
Sementara Bupati Bantul Suharsono mengatakan, pada pendapatan APBD Perubahan 2020 mengalami penurunan sebesar hampir Rp277 miliar dari APBD 2020 yang direncanakan mencapai Rp2 triliun. Menurutnya penurunan tersebut terjadi akibat rasionalisasi dari beberapa sektor objek pajak dan penurunan retribusi ditambah dengan dana perimbangan lainnya.
“Untuk belanja RAPBD Perubahan 2020 adalah senilai Rp2,2 triliun. Jadi ada penurunan sekitar Rp212 miliar daripada APBD 2020 atau sekitar 11,99%,” kata Suharsono.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Investasi Bodong di Jogja Terbongkar: 8 WNA Mengaku Miliarder, Padahal Cuma Kelola Warung Kecil
-
BRI Miliki 36 Ribu Pekerja Perempuan, Setara 43% dari Total 86 Ribu Pekerja
-
Sesuai RUPST 2026, BRI Komitmen Ciptakan Pertumbuhan Kinerja Finansial secara Berkelanjutan
-
Dorong Peran Perempuan, BRI Raih 3 Penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
Harga LPG Non Subsidi Meroket di Jogja, Penjual Resah, Ancaman Migrasi ke Elpiji 3 Kg Menguat?