Selain Sunat Dana PIP, SMAN 1 Playen Diduga Lakukan Teror Ini ke Wali Siswa

SuaraJogja.id - SMA Negeri 1 Playen menjadi salah satu dari dua sekolah di Gunungkidul yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY atas dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar atau PIP sebagai sumbangan pendidikan sekolah.

Selain sudah menyalahi aturan berkaitan dengan peruntukan PIP atau KIP, ternyata sejumlah pelanggaran sudah dilakukan oleh sekolah yang berada di jalan Raya Playen-Paliyan ini. Sejumlah borok pun diungkapkan oleh wali murid kelas XI SMA Negeri 1 Playen tersebut.

Dua orang masing-masing D dan S adalah warga Kapanewon Playen yang menyekolahkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Playen. Saat ini anak mereka sudah duduk di bangku kelas XI SMA Negeri 1 Playen. Artinya anak mereka sudah memasuki tahun kedua di SMA Negeri 1 Playen.

D dan S sendiri merupakan bagian dari 60 wali siswa lainnya yang seharusnya mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar. Namun bukan 60 siswa, ternyata ada ratusan siswa di SMA Negeri 1 Playen yang mendapat bantuan program serupa dari pemerintah.

"Lebih kalau 60. Wong setiap kelas itu pasti ada,"ujar D ketika ditemui di kediamannya, Kamis (24/9/2020)

D mengatakan, secara fisik, putra-putri mereka memang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sehingga putra-putri mereka mendaparkan bantuan senilai Rp. 500.000,- hingga Rp 1 juta. pada tahun 2019 lalu anaknya harusnya mendapat Rp 500 ribu dan pada 2020 ini harusnya menerima Rp. 1juta.

Namun anehnya, anak-anak mereka sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Pihak sekolah telah mengambilnya secara kolektif dan mengalihkannya untuk sumbangan pendidikan ke SMA Negeri 1 Playen tersebut.

"Jika pihak sekolah mengatakan itu sesuai kesepakatan, bohong. Kita tidak pernah ada rapat komite sekolah membahas itu,"ujar D yang diamini oleh S.

Pihak sekolah telah memutuskan secara sepihak untuk mengambil bantuan KIP secara kolektif. Bahkan secara nekat mengalihkan bantuan pemerintah untuk siswa tersebut untuk sumbangan pendidikan. Padahal, sesuai peraturan bantuan KIS atau PIP tersebut tidak boleh digunakan untuk peruntukannya kecuali untuk kebutuhan siswa.

Baca Juga: Sudah Diundi, Ini Nomor Urut 4 Paslon Bupati dan Wabup Pilkada Gunungkidul

D mengungkapkan tanggal 7 September 2020 yang lalu mendapatkan undangan untuk datang ke sekolah. Undangan tersebut berkop sekolah, dan bertandatangan kepala SMAN 1 Playen, Aji Pramono. Dalam undangan tersebut tertera isi acara adalah sosialisasi program sekolah.

"Ternyata isinya bukan sosialisasi program sekolah. Tetapi justru ngomong tentang besaran sumbangan, parahnya yang ngomong itu guru bukan komite sekolah. Seharusnya kan komite sekolah,"terangnya.

Ibu dua anak ini mengaku terkejut, karena pihak sekolah kembali meminta sumbangan sebesar Rp 1,4 juta dengan alasan untuk membuat pagar sekolah. Padahal saat kelas X atau ketika baru masuk, anaknya sudah dimintai sumbangan sebesar Rp 2,6 juta untuk pembangunan Gedung Kesenian.

Ia mengaku menyesalkan sikap sekolah karena di masa pandemi seperti saat ini pada pertemuan awal September, pihak sekolah justru meminta sumbangan. Bagi D yang sesenilai Rp.1.400.000,- cukup memberatkan para wali murid. Apalagi sekolah sudah memberi batas maksimal pembayaran April 2021 dengan cara bisa dicicil ataupun langsung lunas.

"Saya merekam itu semua. Kami dimintai partisipasi, demi terselenggaranya program sekolah ini, begitu dalihnya karena tidak bisa tercover oleh APBN, APBD Provinsi, dan juga BOS," jelas D.

D bersama S lantas meminta RAPBS yang menjadi dasar pihak sekolah untuk menentukan besaran sumbangan. Namun pihak sekolah enggan memberikannya dengan dalih semua wali murid juga tidak mendapatkan RABPS tersebut.