SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman bakal menggelar penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah menyalahi aturan pemasangan. Bersama KPU dan Satpol PP Kabupaten Sleman, penertiban akan digelar pada akhir Oktober mendatang.
Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata titik lokasi dan APK yang melanggar aturan selama masa kampanye.
"Sejak 26 September 2020 lalu, masa kampanye sudah dibuka untuk masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, salah satunya dengan pemasangan APK. Namun ada beberapa pemasangan yang tak sesuai aturan. Sehingga harus ditertibkan, saat ini masih kami inventarisasi datanya," kata Karim dihubungi wartawan, Senin (19/10/2020).
Ia melanjutkan bahwa penertiban dilakukan akhir Oktober mengingat aturan pemasangan sudah disampaikan ke masing-masing tim pemenang Paslon pada akhir September lalu. Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi terhadap para Paslon.
Baca Juga: Sebabkan Klaster Covid-19, Kantor Telekomunikasi di Sleman Kena Sanksi
"Hari ini belum, rencananya akhir Oktober (penertiban APK). Sosialisasi juga sudah kami lakukan ke masing-masing pasangan calon," ujarnya.
Karim tak menampik jika pemasangan APK di wilayah kabupaten Sleman banyak yang tak sesuai. Sasaran APK yang akan ditertibkan berupa spanduk, baliho mini dan juga pamflet.
"Iya, sementara kami melihat dari sisi tata cara pemasangan, banyak yang diikat di tiang listrik, dipaku di pohon dan sebagainya," ujar Karim.
Penertiban nantinya akan bekerjasama dengan Satpol PP sebagai institusi penegakan hukum di wilayah Sleman.
Terpisah, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengungkapkan bahwa terdapat 86 desa di 17 kelurahan wilayah Sleman yang diperbolehkan dipasang APK.
Baca Juga: Antar Penumpang ke Tambakboyo, Driver Ojol Sleman Jadi Korban Perampasan
"Ada 86 desa yang bisa dipasang APK oleh tim masing-masing paslon. Namun dengan memperhatikan aturan yang telah kami tetapkan, seperti pemasangan dengan radius 15 meter dari lingkungan terluar gedung pemerintahan," kata Trapsi.
Berita Terkait
-
DANA MOD APK Unlimited Saldo Aman atau Tidak? Waspada, Cek Link yang Asli!
-
Link FC Mobile 25 Mod APK Unlimited Money and Gems Bikin Main Makin Seru, Tapi Awas Bahaya
-
Jangan Tertipu FF Beta Testing Modfyp Android Download, Data Pribadi Terancam!
-
Fitur FF Beta Testing 2025 Bikin Ngiler, Tapi Garena Sudah Wanti-wanti
-
Download FF Beta Testing ModFYP APK Aman? Hati-hati, Rawan Virus Bahaya!
Tag
Terpopuler
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Lisa Mariana Pamer Foto Lawas di Kolam Renang, Diduga Beri Kode Pernah Dekat dengan Hotman Paris
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Chat Istri Ridwan Kamil kepada Imam Masjid Raya Al Jabbar: Kami Kuat..
Pilihan
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
-
Cerita Trio Eks Kapolresta Solo Lancarkan Arus Mudik-Balik 2025
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan