SuaraJogja.id - Dampak pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi realisasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman. Sejumlah proyek pembangunan harus ditunda lantaran rasionalisasi anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.
Kepala DPUPKP Sleman Taupiq Wahyudi menuturkan, anggaran yang dialokasikan di APBD murni tahun 2020 senilai Rp414,88 miliar.
Namun, pada April dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp233,61 miliar, sehingga yang tersisa sekitar Rp181,27 miliar.
"Selama Covid, anggaran dipotong hingga separuh. Pekerjaan yang tidak bisa terealisasi tahun ini, kami usahakan tahun depan dikerjakan, tapi volumenya akan dikurangi," ujar dia, dihubungi wartawan, Senin (19/10/2020).
Ia melanjutkan bahwa DPUPKP menargetkan pengerjaan 510 paket proyek. Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran, hanya 204 paket yang dilanjutkan.
Taupiq mengatakan bahwa proyek yang banyak mengalami penundaan adalah bidang Cipta Karya yang sebagian besar terkait dengan program penyediaan sarana air minum.
Sedangkan bidang Bina Marga hanya menyisakan 21 paket pekerjaan dari awalnya 105 paket.
"Ada beberapa kegiatan di Bina Marga yang curi start, sebelum ada Covid-19 sudah dikerjakan. Ada sekitar lima paket diantaranya peningkatan Jembatan Ngipik, dan ruas jalan Kaliduren-Sumber, serta pemeliharaan berkala tiga ruas jalan," kata dia.
Tak semua proyek saat Pandemi Covid-19 mengalami penundaan. Taupiq mengatakan bahwa pembangunan gedung DPRD, dan Setda Sleman masih dilanjutkan.
Baca Juga: Banyak Pemasangan APK Tak Sesuai, Bawaslu Sleman Gelar Operasi Penertiban
Untuk kegiatan yang berskala besar, para pekerja terlebih dulu dilakukan rapid tes. Di setiap proyek terdapat Gugus Tugas Covid-19 diketuai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), yang bertugas memantau kepatuhan protokol kesehatan.
Jika ada pekerja yang baru pulang dari luar kota, akan kembali dilakukan rapid tes.
"Rapid tes diterapkan untuk pekerjaan skala besar seperti pembangunan gedung. Jika yang skalanya kecil, pekerja sebatas diminta memakai masker, namun selama ini tidak pernah ada kejadian pekerja proyek positif Covid-19," ucap Taupiq.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Sleman Achmad Subhan menambahkan, awal tahun ini terdapat alokasi anggaran Rp110 miliar.
Namun karena pandemi, tidak lebih dari Rp10 miliar yang terealisasi.
"Di ABT, kami mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar untuk peningkatan Jembatan Beji, dan Jembatan Puren. Lalu untuk Jembatan Merah (Condongcatur) , kemungkinan bisa terlaksana tahun 2022, tapi tidak masalah karena masih ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara," ujarnya.
Berita Terkait
-
Banyak Pemasangan APK Tak Sesuai, Bawaslu Sleman Gelar Operasi Penertiban
-
Sebabkan Klaster Covid-19, Kantor Telekomunikasi di Sleman Kena Sanksi
-
Mensos Bagikan Bantuan Sosial Tunai ke Buruh Pasir di Bali
-
Mentan Minta Bawahannya Perkuat Karantina Pertanian
-
Di Tengah Pandemi, Kementan Optimis Sistem Pangan akan Lebih Baik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Segera Diadili Pengadilan, 13 Tersangka Kasus Little Aresha Dipindah ke Lapas Perempuan Gunungkidul
-
Chapter Jogja 2026 Perkuat Sirkulasi Ekosistem Seni Rupa Kontemporer Yogyakarta
-
Hakim Sebut Tak Terbukti Berperan Aktif, Raudi Akmal Kini Jadi Tersangka Dana Hibah pariwisata
-
Data Pusat Tak Akurat, DPRD Jogja Desak Aturan Lokal agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran
-
MJM 2026: Bank Mandiri Hadirkan Mandiri Bakti Kesehatan, Dukung UMKM dan Warisan Budaya Yogyakarta