Akhirnya Audiensi, Paslon Nomor 2: Regulasi Pilkada Bantul Banyak Kerancuan

SuaraJogja.id - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul nomor urut dua, Suharsono dan Totok Sudarto, sudah sejak lama mengidamkan pertemuan dengan Bawaslu Bantul. Hal itu guna memperjelas beberapa aturan yang dinilai selama ini masih saja rancu dalam pelaksanaannya.

Ketua Tim Pemenangan Suharsono-Totok Sudarto, Arif Iskandar, menyampaikan, pertemuan secara langsung dengan Bawaslu Bantul menjadi begitu penting, mengingat dalam pelaksanaannya, di Pilkada Bantul tahun ini masih ada peraturan yang belum dapat dipahami secara jelas oleh masing-masing paslon.

"Kita sudah sampaikan sejak lama pentingnya pertemuan semacam ini. Kegiatan ini sebagai bentuk koordinasi lanjutan terkait regulasi yang masih membingungkan," ujar Arif saat dikunjungi Bawaslu Bantul di kediaman Suharsono pada Jumat (30/10/2020).

Dijelaskan Arif, kerancuan regulasi itu dapat dilihat semisal dari perbedaan tentang pemberitahuan penyelenggaraan acara. Jika mengacu telegram Polri diatur adalah H-7, sementara PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur H-1.

Baca Juga: Audiensi, Paslon Nomor 1 Nilai Bawaslu Bantul Terlalu Fokus ke Urusan Remeh

Kemudian tentang pertanyaan yang bekaitan dengan paslon yang diundang dalam acara masyarakat tertentu. Apa saja hal-hal yang perlu dan boleh disampaikan saat itu dan apa yang tidak boleh.

"Hal-hal itu yang kita sampaikan kepada Bawaslu Bantul agar menjadi catatan, termasuk dalam debat publik putaran pertama kemarin terkait adanya massa paslon lain yang cukup banyak hadir di lokasi," ucapnya.

Arif mengaku sudah memberikan masukan dan saran tersebut kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan KPU, Tim Sukses masing-masing paslon, Gugus Tugas Covid-19, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada Bantul 2020. Harapannya, di sisa waktu yang tidak banyak ini dapat terwujud kejelasan dan penertiban secara maksimal.

"Semua pihak harus konsisten untuk bisa menjaga kondisi atau suasan yang kondusif saat penyelenggaraan Pilkada Bantul tahun ini. Celah-celah itu harus segera diperbaiki," tuturnya.

Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang masih sempat menjadi temuan Bawaslu, pihaknya mengaku belum pernah mendapat teguran secara tertulis mengenai hal itu. Sejauh ini hanya pemberitahuan lisan saja untuk tetap selalu menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga: Tindaklanjuti Oknum ASN Tak Netral, Bawaslu Bantul Kirimkan Surat ke KASN

Senada, Totok Sudarto menegaskan, Pilkada Bantul harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jika memang terdapat temuan pelanggaran, maka pihak terkait wajib untuk menindaklanjuti dengan tegas.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga aturan dan kondusifitas di Bantul ini. Sesuatu yang baik seharusnya dilakukan dengan cara yang baik juga," kata Totok.

Kendati demikian, Totok mengatakan memang agak kesulitan mengendalikan dukungan yang mengalir dari arus bawah. Menurutnya banyaknya relawan dan masyarakat fanatik itulah yang tidak jarang mengagetkan pihaknya.

"Kita punya banyak relawan dan masyarakat fanatik yang tidak jarang membuat sesuatu di luar pengetahuan kita. Nah yang itu harus bisa dikendali oleh pribadi dan kelompok masing-masing," terangnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bantul Harlina menilai, pertemuan ini memang penting untuk dilakukan. Sebab, selama ini masih ada hal-hal yang menimbulkan suatu apriorori dari peserta pemilihan, tim sukses, hingga relawan yang menganggap pengawas pemilu kadang berat sebelah atau memihak.

"Ini dalam rangka menunjukkan bahwa bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kita pastikan tidak akan berat sebelah atau malah diskriminatif, tapi kita akan tunjukkan bahwa kita sudah amanah. Kita juga bisa mempertanggungjawabkan ketugasan bawaslu dalam melakukan proses pengawasan maupun penindakan," tegas Harlina.

Dari silaturahmi pengawasan ini, kata Harlina memang ditemukan hal-hal yang mengganjal dari paslon sehingga perlu disampaikan dan dikonsultasikan. Intinya kembali lagi bahwa aturan atau regulasi yang sudah berlaku tetap menjadi acuan.

"Kalau tidak ada di dalam regulasi maka perlu ada suatu koordinasi untuk menyamakan persepsi. Nah itu yang akan kita catat sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait," pungkasnya.