Status Meningkat, Pemkab Sleman Tetapkan Darurat Bencana Merapi

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman telah lakukan koordinasi lintas sektor, menyusul adanya peningkatan status kegunungapian Gunung Merapi dari Waspada Level II menuju level III (Siaga). Perubahan itu terhitung sejak Kamis (5/11/2020) pukul 12.00 WIB.

Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya meminta warga tetap waspada dan tidak mengabaikan informasi akurat dari sejumlah lembaga resmi terkait. Pasalnya, informasi itu disusun berdasarkan alat-alat yang modern.

"Kami diminta antisipasi Merapi, pesan beliau agar segera terbitkan edaran ke kapanewon-kapanewon terdekat. Jalan evakuasi tidak boleh untuk jalan [truk] pasir. Ngarso dalem ingatkan itu," kata dia, di ruang rapat.

Pemkab Sleman sendiri telah menerbitkan surat terkait kondisi darurat Merapi.

Baca Juga: Bus TransJogja Kecelakaan di Sleman, Mobil Partai yang Jadi Lawan Disoroti

Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Pemkab Sleman masih memiliki Rp32 Miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus COVID-19 hingga 31 Desember 2020.

Selain itu, jaringan internet di tiap balai kalurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto mengatakan, saat ini tempat wisata yang berada di kawasan Merapi sudah dibatasi, mengingat BPPTKG merekomendasikan jarak aman sejauh 5Km.

"Klangon, Turgo ditutup. Kaliadem atau bunker ditutup," ungkapnya.

Pemkab Sleman sendiri juga sudah memilih rekontijensi bencana Merapi. Di dalamnya sudah mengatur langka  apa yang dilakukan saat bencana erupsi. 

Baca Juga: Soal Kompetisi, PSS Sleman Desak PSSI dan PT LIB Segera Gelar Pertemuan

"Sudah siapkan barak untuk pengungsi, selain itu kelompok rentan dan ternak juga perlu diungsikan lebih awal," tuturnya. 

Plt Dinas Perhubungan Sleman Arip Praman mengatakan, pihaknya bertugas mengamankan jalur evakuasi. Jalur evakuasi, salah satunya yang berada di sekitar pasar Butuh (perbatasan Sleman-Klaten) tidak boleh dilewati truk penambang.

"Jalur itu selama ini sering digunakan untuk dilewati truk penambang. Truk akan dalihkan di luar jalur ini. Sedangkan transportasi orang akan diprioritaskan," ucapnya.

Pihaknya juga siapkan penerangan utama untuk masuk wilayah ke barak pengungsian Glagaharjo. 

Kelompok rentan didahulukan

Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan barak pengungsian untuk pengungsi dan akan digunakan mengikuti protokol kesehatan COVID-19.