SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman telah lakukan koordinasi lintas sektor, menyusul adanya peningkatan status kegunungapian Gunung Merapi dari Waspada Level II menuju level III (Siaga). Perubahan itu terhitung sejak Kamis (5/11/2020) pukul 12.00 WIB.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya meminta warga tetap waspada dan tidak mengabaikan informasi akurat dari sejumlah lembaga resmi terkait. Pasalnya, informasi itu disusun berdasarkan alat-alat yang modern.
"Kami diminta antisipasi Merapi, pesan beliau agar segera terbitkan edaran ke kapanewon-kapanewon terdekat. Jalan evakuasi tidak boleh untuk jalan [truk] pasir. Ngarso dalem ingatkan itu," kata dia, di ruang rapat.
Pemkab Sleman sendiri telah menerbitkan surat terkait kondisi darurat Merapi.
Dalam data yang dimiliki Pemkab Sleman, tercatat Pemkab Sleman masih memiliki Rp32 Miliar dana cadangan yang akan digunakan untuk penanganan Merapi sekaligus COVID-19 hingga 31 Desember 2020.
Selain itu, jaringan internet di tiap balai kalurahan sudah siap. Wifi internet di pengungsian, akan ditambah kualitasnya bila anak-anak pengungsi ada yang mengikuti sekolah daring.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto mengatakan, saat ini tempat wisata yang berada di kawasan Merapi sudah dibatasi, mengingat BPPTKG merekomendasikan jarak aman sejauh 5Km.
"Klangon, Turgo ditutup. Kaliadem atau bunker ditutup," ungkapnya.
Pemkab Sleman sendiri juga sudah memilih rekontijensi bencana Merapi. Di dalamnya sudah mengatur langka apa yang dilakukan saat bencana erupsi.
Baca Juga: Bus TransJogja Kecelakaan di Sleman, Mobil Partai yang Jadi Lawan Disoroti
"Sudah siapkan barak untuk pengungsi, selain itu kelompok rentan dan ternak juga perlu diungsikan lebih awal," tuturnya.
Plt Dinas Perhubungan Sleman Arip Praman mengatakan, pihaknya bertugas mengamankan jalur evakuasi. Jalur evakuasi, salah satunya yang berada di sekitar pasar Butuh (perbatasan Sleman-Klaten) tidak boleh dilewati truk penambang.
"Jalur itu selama ini sering digunakan untuk dilewati truk penambang. Truk akan dalihkan di luar jalur ini. Sedangkan transportasi orang akan diprioritaskan," ucapnya.
Pihaknya juga siapkan penerangan utama untuk masuk wilayah ke barak pengungsian Glagaharjo.
Kelompok rentan didahulukan
Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan barak pengungsian untuk pengungsi dan akan digunakan mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
"Ketika ada peningkatan status, kelompok rentan dan ternak akan diungsikan lebih dahulu. Siapa kelompok rentan? mereka lansia, anak-anak dan difabel," ungkapnya, di sela koordinasi bersama Pemkab Sleman, Kamis.
Dalam data BPBD Sleman, ada sekitar 160 orang yang berasal dari kelompok rentan, sedangkan jumlah ternak masih dihitung.
Untuk masing-masing barak yang dikelola oleh BPBD Sleman, berkapasitas 300 orang. Namun jumlah itu bila barak digunakan dalam kondisi normal. Sementara, selama kondisi pandemi COVID-19 maka barak hanya dibuat dengan kapasitas 120 orang.
Sebanyak 12 unit barak yang dikelola oleh BPBD Sleman itu akan ditopang pula oleh barak milik kalurahan sebanyak 22 unit, gedung sekolah dan balai kalurahan.
"Purwobinangun, Glagaharjo, Kepuharjo, terutama kalurahan yang berada di ring atas sudah punya barak," ucapnya.
Diperkirakan, barak yang ada cukup digunakan untuk menampung pengungsi. Mengingat berdasarkan skenario yang ada, jumlah pengungsi tidak terlalu banyak.
Terlebih lagi dari pendataan yang dilakukan, banyak warga terdampak erupsi Merapi sudah memiliki huntap maupun rumah kerabat untuk berlindung. Bila sewaktu-waktu mereka membutuhkan lokasi mengungsi.
Ada tiga dusun yang dinyatakan berbahaya untuk tetap ditinggali, yaitu Kalitengah Lor, Kaliadem dan Pelemsari. Nantinya, ada total 160 orang berasal dari kelompok rentan yang akan diungsikan ke Barak Gayam (Umbulharjo).
Panewu Cangkringan Suparmono mengatakan, pihak Kapanewon sudah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana kesiapsiagaan bencana Argomulyo, terutama terkait kesiapan barak Gayam.
Pihak kapanewon juga sekaligus meminta partisipasi warga di sekitar barak pengungsian.
"Kalau dari rekontijensi, nantinya warga rentan dari Kalitengah Lor itu mengungsi di barak Gayam. Sedangkan di kawasan terdampak dalam Umbulharjo dan Kepuharjo sudah tidak ada warga," ujarnya.
Hanya saja ia mengakui, bila sejumlah warga biasanya ingin mengungsi ke barak yang lokasinya dekat dengan Balai Kalurahan Glagaharjo. Ternak juga akan diungsikan di lapangan tak jauh dari sana.
Balai Kalurahan Glagaharjo mulai besok, juga akan disiapkan sebagai lokasi pengungsian.
"Yang akan diungsikan lebih dahulu adalah kelompok rentan. Kapan mengungsi, kami menunggu komando Pemkab Sleman," ucapnya.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
-
Status Gunung Merapi Naik, BPPTKG Belum Keluarkan Rekomendasi Mengungsi
-
Status Merapi Meningkat, Ini Langkah BPBD Boyolali
-
Merapi Siaga, Ganjar: Tidak Usah Panik, Tapi Tetap Waspada
-
Berpotensi Erupsi, Status Gunung Merapi Naik Jadi Siaga
-
Merapi Berstatus Siaga, Warga Turgo Siapkan Rencana Evakuasi Terbatas
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?