SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengimbau distribusi logistik untuk Pilkada Sleman 2020 dilakukan tepat sasaran. Persiapan harus terus dimatangkan mengingat hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa mengatakan, pihaknya telah diminta untuk melakukan koordinasi bersama dengan KPU Sleman terkait dengan proses distribusi logistik Pilkada Sleman. Menurut rencana distribusi logistik tersebut akan dilakukan ke Kalurahan terlebih dahulu sebeluk diserahkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.
"Sebelum proses itu kami selalu memberikan imbauan, paling tidak koordinasi lebih lanjut agar logistik ini benar-benar dipacking secara tepat, baik tepat secara prosedur, jumlah dan posisi," tegas Karim kepada awak media, Rabu (2/11/2020).
Dijelaskan Karim, tepat secara jumlah artinya distribusi logistik harus menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan masing-masing TPS. Hal itu juga bisa membantu untuk mengurangi potensi kecurangan yang ada.
Jumlah itu sudah perlu disesuaikan dengan keberadaan TPS yang ada dengan melebihkan pemberian logistik masing-masing 2,5 persen untuk kebutuhan tambahan. Di sisi lain, terkait tepat posis, artinya tidak ada logistik yang didistribusikan ke salah alamat.
"Ada tiga kabupaten di DIY yang melakukan Pilkada serentak tahun ini. Jadi jangan sampai malah surat suara dari kabupaten lain yang justru masuk ke Sleman atau begitu juga sebaliknya," harapnya.
Lebih lanjut terkait dengan tepat prosedur, artinya jika memang sudah ada waktu yang dijadwalkan, pelaksanaan harus mengikuti aturan tersebut. Sebab dikhawatirkan, saat tidak tepat waktu malah justru akan berdampak pada hal-hal lain saat pelaksanaan.
"Hal-hal itu yang tidak diinginkan. Dan semoga bisa diminimalisir apalagi saat situasi pandemi Covid-19 dan pergantian musim saat ini," tegasnya.
Menurutnya selain sebagai evaluasi pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 lalu, koordinasi lanjutan yang baik ini juga sekaligus untuk beradaptasi dengan hal-hal baru pada Pilkada tahun ini.
Baca Juga: Pengusutan Video Bagi Duit Dihentikan, Tim Halim-Joko Akan Laporkan Bawaslu
Semisal tambahan APD yang kemudian memang diperlukan oleh petugas di TPS masing-masing. Ditegaskan Karim, terkait APD juga tidak bisa dianggap remeh karena itu menyangkut pelayanan saat hari pencoblosan nanti.
"APD dan alat-alat saat pandemi ini sangat penting dan berkaitan erat dengan penerapan protokol kesehatan. Kalau bisa jangan sampai terlewat," sebutnya.
Sementara itu sebelumnya, Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menuturkan, pendistribusian logistik Pilkada akan dimulai pada 7 Desember 2020. Distribusi itu akan diserahkan kepada pihak kalurahan terlebih dahulu sebelum dibawa ke TPS tertentu.
"Koordinasi sudah kami lakukan, mulai dengan Bawaslu, gugus tugas, PPK dan PPS serta pemangku wilayah setempat dalam hal pengamanan," ujar Trapsi.
Disebutkan Trapsi, rincian logistik Pilkada Sleman terdiri atas satu kotak suara, dua botol tinta, satu botol disinfektan, face shield tiap angggota KPPS, satu thermogun, handsanitizer, satu semprotan, fasilitas cuci tangan, sarung tangan bagi KPPS. Tidak lupa masyarakat yang nanti menggunakan hak pilihnya akan diberi sarung tangan sekali pakai guna pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kalau jumlah TPS di Sleman total ada 1.225 TPS, KPPS ada 1.4875 orang, sedangkan jumlah DPT sebanyak 792.925 orang,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Pengusutan Video Bagi Duit Dihentikan, Tim Halim-Joko Akan Laporkan Bawaslu
-
5 Jam Diperiksa soal Dugaan Kampanye di Masjid, Salman: Ada 28 Pertanyaan
-
Muncul Dugaan Kasus Politik Uang Lewat Bansos, Ini Respon Bawaslu Sleman
-
Kantor Bawaslu Disapu, Aktivis JCW Sindir Bagi Bansos di Pilkada Sleman
-
Bawaslu Catat 23 Pelanggaran Prokes di Pilkada Medan, Terbanyak Bobby-Aulia
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Prakiraan Cuaca 16 September 2025, Jogja Diguyur Hujan, Kulon Progo Diprediksi Mendung Berawan
-
Bantul Beri Modal Usaha: 262 Keluarga Siap Jadi Pengusaha Baru
-
Viral! Spanduk Protes Warnai Jalan Gedongan-Tempel: Pengendara Terancam, Kapan Diperbaiki?
-
Baru 5 Titik Resapan Air Tersedia, DIY Rentan Banjir, Ini Kata DLHK
-
Kerusakan Imbas Aksi Berujung Ricuh Capai Rp28 Miliar, Polda DIY Kebut Perbaikan