SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengimbau distribusi logistik untuk Pilkada Sleman 2020 dilakukan tepat sasaran. Persiapan harus terus dimatangkan mengingat hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa mengatakan, pihaknya telah diminta untuk melakukan koordinasi bersama dengan KPU Sleman terkait dengan proses distribusi logistik Pilkada Sleman. Menurut rencana distribusi logistik tersebut akan dilakukan ke Kalurahan terlebih dahulu sebeluk diserahkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.
"Sebelum proses itu kami selalu memberikan imbauan, paling tidak koordinasi lebih lanjut agar logistik ini benar-benar dipacking secara tepat, baik tepat secara prosedur, jumlah dan posisi," tegas Karim kepada awak media, Rabu (2/11/2020).
Dijelaskan Karim, tepat secara jumlah artinya distribusi logistik harus menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan masing-masing TPS. Hal itu juga bisa membantu untuk mengurangi potensi kecurangan yang ada.
Baca Juga: Pengusutan Video Bagi Duit Dihentikan, Tim Halim-Joko Akan Laporkan Bawaslu
Jumlah itu sudah perlu disesuaikan dengan keberadaan TPS yang ada dengan melebihkan pemberian logistik masing-masing 2,5 persen untuk kebutuhan tambahan. Di sisi lain, terkait tepat posis, artinya tidak ada logistik yang didistribusikan ke salah alamat.
"Ada tiga kabupaten di DIY yang melakukan Pilkada serentak tahun ini. Jadi jangan sampai malah surat suara dari kabupaten lain yang justru masuk ke Sleman atau begitu juga sebaliknya," harapnya.
Lebih lanjut terkait dengan tepat prosedur, artinya jika memang sudah ada waktu yang dijadwalkan, pelaksanaan harus mengikuti aturan tersebut. Sebab dikhawatirkan, saat tidak tepat waktu malah justru akan berdampak pada hal-hal lain saat pelaksanaan.
"Hal-hal itu yang tidak diinginkan. Dan semoga bisa diminimalisir apalagi saat situasi pandemi Covid-19 dan pergantian musim saat ini," tegasnya.
Menurutnya selain sebagai evaluasi pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 lalu, koordinasi lanjutan yang baik ini juga sekaligus untuk beradaptasi dengan hal-hal baru pada Pilkada tahun ini.
Baca Juga: Muncul Dugaan Kasus Politik Uang Lewat Bansos, Ini Respon Bawaslu Sleman
Semisal tambahan APD yang kemudian memang diperlukan oleh petugas di TPS masing-masing. Ditegaskan Karim, terkait APD juga tidak bisa dianggap remeh karena itu menyangkut pelayanan saat hari pencoblosan nanti.
Berita Terkait
-
Bawaslu RI Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Politik Uang di PSU Pilkada Serang
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Permintaan Wamendagri Ribka Haluk: Pemda Sinkronisasikan Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan Daerah
-
KPU Barito Utara Disebut Main Mata karena Acuhkan Perintah Bawaslu
-
Sidang DKPP, Pimpinan KPU Barito Utara Disebut Langgar Etik karena Acuhkan Rekomendasi Bawaslu
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan