SuaraJogja.id - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba kembali melakukan aksi tunggal. Kali ini Kamba menyoroti pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dari pemerintah yang dinilai rawan untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
"Minimal ada dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman agar semakin terpacu untuk bisa menegakkan aturan kebenaran apabila memang ada pelanggaran dalam Pilkada Sleman tahun ini," kata Kamba, kepada awak media seusai aksi tunggal di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman, Selasa (1/12/2020).
Kamba yang kali ini mengenakan pakai jawa bermotif lurik ini mengatakan bahwa makna di balik itu adalah agar Bawaslu Sleman bisa terus lurus dalam memproses jika memang ditemukan pelanggaran. Tidak hanya baju saja yang menjadi sorotan, topeng superhero pun tak lupa untuk dipakai.
Terkait dengan topeng superhero, ia berharap Bawaslu Sleman dapat menjadi sosok pahwalan untuk menegakkan keadilan dan aturan yang ada. Sedangkan aksi yang dilakukan dengan konsep menyapu uang di halaman depan kantor Bawaslu Sleman tersebut mencoba menghadirkan lingkungan yang bersih dari korupsi.
Baca Juga: Mendekati Erupsi Merapi, Sleman Perpanjang Status Tanggap Darurat
"Kami ingin mendukung Bawaslu Sleman bersih dari perilaku korupsi. Sebab memang seperti yang diketahui bahwa di beberapa daerah ada oknum Bawaslu yang melakukan tindak pidana kasus korupsi. Misal beberapa waktu lalu yang melibaykan Komisioner Bawaslu dan Komisioner KPU yang menjadi OTT KPK pada awal 2020," ucapnya.
Kamba menilai peemberian bansos apapun bentuknya, pasti akan ada timbal balik untuk memilih atau mencari suara kepada calon-calon tersebut. Setidaknya hal itu yang menjadi kekhawatiran aktivis JCW ini.
"Kekhawatiran kami, tendensi integritas tidak hanya pada teman-teman Bawaslu dan KPU tapi juga para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada tahun ini. Jika memang itu masih terjadi berarti harapan tentang mewujudkan Pilkada Sleman yang bersih dan berintegritas itu masih terlalu jauh," jelasnya.
Diharapkan Kamba, semua pihak terkait dapat menunda terlebih dulu pemberian bansos tersebut kepada masyarakat. Bahkan pihaknya juga akan kirimkan surat kepada Pemkab Sleman untuk menunda pemberian bansos tersebut supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak manapun," tuturnya.
"Itu juga rawan sekali untuk disalahgunakan jelang hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari ini. Apalagi melihat anggaran yang cukup besar," tegasnya.
Baca Juga: Tanggap Darurat Merapi Berakhir, Sleman Tunggu BPPTKG untuk Perpanjangan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa mengapresiasi aksi tunggal yang telah menyuarakan aspirasi dan kegelisahan sebagai masyarakat Sleman. Harapannya masyarakat juga bisa turut andil dalam menyampikan dukungannya kepada Bawaslu Sleman terlebih selain hal-hal yang telah disampaikan pada aktivis JCW ini.
"Aksi ini selain mendukung Bawaslu Sleman menjalankan tugasnya tentu juga menjadikan masyarakat benar-benar cinta terhadap keadilan dan kebersihan dalam Pilkada Sleman," ujar Karim.
Terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Kamba dalam surat yang diberikan kepada Bawaslu Sleman, kata Karim, pihaknya akan menindaklanjuti dengan berkonsolidasi bersama stakeholder terkait. Selain itu ia juga mengimbau kepada masyarakat jika memang menemukan dugaan pelanggaran baik dari politik uang, impersonalisasi program anggaran maupun dugaan pelanggaran lain agar bisa melapor untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan akan dilakukan investigasi.
"Masyarakat yang memang melihat ada dugaan pelanggaran di sana, dalam kegiatan apapun, silakan melaporkan kepada Bawaslu Sleman. Nanti akan kita upayakan untuk tindaklanjuti," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba melakukan aksi tunggal di depan pintu gerbang Stadion Mandala Krida Yogyakarta, pada Kamis (26/11/2020). Aksi tunggal ini sebagai desakan kepada KPK untuk terus menuntaskan kasus korupsi yang akhir-akhir ini terungkap.
Berita Terkait
-
Sindir Jokowi Bagi-bagi Bansos buat Menangkan Gibran, Ketua KPK Usul Praktik Conflict of Interest Masuk UU Tipikor
-
Harda-Danang Daftar Pertama ke KPU Sleman, Dikawal Pasukan Bergada dengan Jalan Kaki
-
Begini Mulanya Istri Kaesang Pangarep Disebut-sebut Maju Bakal Calon Bupati Sleman
-
Kaesang Bantah Kabar Istrinya Maju Pilbup Sleman: Erina Nggak Nyalon
-
Bagi-bagi Bansos di Masa Kampanye Pilpres, Pesan Jokowi ke Jajaran Menteri Diusut Hakim MK
Terpopuler
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Deddy Corbuzier Ngakak Dengar Kronologi Farhat Abbas Didatangi Densu: Om Deddy Lagi Butuh Hiburan
Pilihan
-
Patut Dicontoh! Ini Respon Eliano Reijnders Usai Kembali Terdepak dari Timnas Indonesia
-
Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
Terkini
-
Sororti Penyerapan Susu Peternak Lokal, Pemerintah Didorong Berikan Perlindungan
-
Viral Kegaduh di Condongcatur Sleman, Ternyata Pesta Miras Berujung Keributan
-
Solusi Kerja dan Kreativitas: Janji Harda-Danang Gaet Suara Pemuda Sleman
-
Keluhan Bertahun-tahun Tak Digubris, Pedagang Pantai Kukup Gunungkidul Sengsara Akibat Parkir
-
Dukung Partisipasi Masyarakat, Layanan Rekam KTP Kota Jogja Tetap Buka saat Pilkada 2024