SuaraJogja.id - Pelaksanaan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat atau PTKM di DIY nyatanya tak sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Buktinya, petugas Satpol PP Kulonprogo terpaksa menindak tegas dengan menutup 19 toko yang melanggar aturan jam malam dan disinyalir menimbulkan kerumunan.
Adapun 19 toko yang ditutup itu meliputi toko berjejaring, elektronik, jual beli ponsel dan pulsa, swalayan, sepatu hingga toko perlengkapan hewan.
"Rombongan patroli bergerak ke Wilayah Wates Kota dan Pengasih, di sana petugas memberi teguran lisan kepada semua pemilik ataupun pengelola usaha untuk menaati instruksi bupati dan meminta mereka menutup usahanya maksimal pukul 19.00 WIB," kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni seperti disitat dari Harianjogja.com, Selasa (12/1/2021).
Selain penutupan, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga melaksanakan sosialisasi tentang instruksi Bupati Kulonprogo no 1/ 2021 tentang Kebijakan PTKM melalui melalui siaran pancar mobil keliling.
Baca Juga: Dua Tanah Longsor Terjadi di Kulon Progo, Tutup Akses Jalan Desa
"Berdasarkan Instruksi Bupati toko atau pusat perbelanjaan jam operasionalnya sampai pukul 19.00 WIB, dan kegiatan restoran maksimal hanya boleh 25 persen, untuk layanan pemesanan via delivery order atau take away food tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran," ucap Alif.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kulonprogo, Sumiran menyatakan pihaknya telah mensiagakan 40 personil pada pelaksanaan PTKM yang berlaku hingga 25 Januari 2021 mendatang. Satpol PP, tidak sendiri. Mereka nantinya dibantu personil TNI/Polri dalam upaya menegakkan protokol kesehatan guna mencegah persebaran virus.
"Dengan tambahan personil gabungan, total ada 60 sampai dengan 70 personil yang akan bertugas pada pemberlakuan PTKM nantinya," ujarnya.
Dijelaskan ketugasan personil pada hari pertama PTKM, melakukan sosialisasi tentang aturan yang berlaku. Jika ditemukan pealnggar, maka penutupan akan dilakukan.
"Khusus di Kulonprogo, kami ada perhatian ekstra terhadap beberapa titik. Diantaranya pusat perbelanjaan, kuliner, toko, warung dan tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: 6 Anggota Dewan Positif Covid-19, Rapat DPRD Kulon Progo Beralih Virtual
Berita Terkait
-
Dongkol Anak Buah Bubarkan Demonstran Tolak UU TNI di DPR, Pramono Habis-habisan Marahi Satpol PP
-
Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR
-
Warga Depok, Bekasi Hingga Tangerang Dilarang Gelar Konvoi Malam Takbiran di Jakarta
-
Cek Fakta: Viral Mie Gacoan Mengandung Babi Langsung Disegel Satpol PP
-
Diprotes Netizen, Parkir VIP di Trotoar Jalan Wolter Mongonsidi Dibubarkan Satpol PP DKI
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu