Legawa, Partai Oposisi Janji Dukung Kepemimpinan Halim-Joko

SuaraJogja.id - Paslon Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada rapat pleno penetapan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, Jumat (22/1/2021).

Rapat pleno penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih Bantul tersebut juga dihadiri sejumlah partai oposisi, seperti Partai Gerindra, PKS, PPP, Nasdem, dan Golkar.

DPC Partai Gerindra Bantul, yang sebelumnya mengusung Suharsono-Totok Sudarto pada Pilkada 9 Desember 2020 lal,  menegaskan akan mendukung kepemimpinan Halim-Joko sebagai Bupati-Wakil Bupati Bantul 2021-2024 mendatang.

“Kami tidak akan jadi oposisi. Kami akan support 100 persen. Kami juga akan membantu untuk kegiatan pemerintahan yang akan dijalankan Pak Halim dan Joko,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Bantul Darwinto di sela-sela Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih dalam Pemilihan Serentak 2020 di Ros In Hotel, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Ditetapkan Bupati Bantul, Begini Langkah Awal Halim Nahkodai Pemerintahan

Kendati mendukung kepemimpinan Halim-Joko, Darwinto mengaku tetap akan memberikan masukan kepada keduanya jika dalam perjalan pemerintahan dinilai tidak sesuai. Sebab, Gerindra menginginkan agar apa yang telah dilakukan oleh Bupati Suharsono bisa terus dilanjutkan.

“Kami sudah legawa, dan saat ini berharap agar apa yang telah dilakukan terdahulu bisa diteruskan oleh pemimpin yang baru,” ujar Darwinto.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sosial (PKS) Bantul, Agung Laksmono menjelaskan jika PKS tidak serta merta berbeda pendapat dengan program Bupati-Wakil Bupati terpilih 2021-2024.

"Kami berada pada oposisi konstruktif. Artinya bukan oposisi yang asal beda asal menyerang. Jadi apabila pemerintah ini baik, akan kami dukung," terang dia.

Pihaknya juga tidak segan mengkritisi, jika langkah atau program Bupati-Wakil Bupati tak baik untuk masyarakat.

Baca Juga: Tumbang di Pilkada Bantul, Suharsono Bakal Maju Pileg 2024

"Ketika pemerintahan ini ada permasalahan misalnya, tentu akan ko kritisi juga," ungkap dia.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menerangkan usai penetapan, pihaknya akan mengusulkan pengesahannya melalui DPRD Bantul.

“KPU Bantul akan menyampaikan surat keputusan penetapan hasil pemilihan tingkat kabupaten serta surat keputusan penetapan calon terpilih sebagai prasyarat pengusulan pengesahan,” kata Didik.

Selanjutnya, DPRD Bantul akan melakukan sidang paripurna dengan agenda pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati Bantul.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk pelantikan bupati dan wakil bupati akan dilakukan oleh gubernur DIY.

“Untuk pelantikan akan dilaksanakan serentak se-DIY, 17 Februari mendatang,” ucap Didik.