SuaraJogja.id - Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) dipastikan akan diperpanjang hingga 8 Februari 2021 mendatang. Sedikit menilik ke belakang, berdasarkan Data Pokso PTKM Sleman, sejak pemberlakukan PTKM mulai 11 Januari lalu hingga 24 Januari kemarin, tercatat bahwa tim telah menindak pelanggar PTKM di 1.934 lokasi.
Kepala satpol PP Sleman Susmiarto menyebutkan, temuan sebanyak 1.934 lokasi pelanggaran itu dibagi menjadi dua tim. Pertama tim kabupaten sebanyak 522 lokasi dan yang kedua adalah tim kapanewon yang mencatat 1.412 lokasi.
Susmiarto merinci dari ribuan lokasi tersebut, temuan paling banyak terkait dengan pelanggaran masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tercatat 956 temuan itu 73 di antaranya oleh tim kabupaten dan 883 berada di kapanewon.
Di bawahnya pelanggaran tak menjaga jarak terdapat sebanyak 614 temuan. Sementara kurang memadahinya sarana prasarana protokol Covid-19 sejumlah 436 temuan serta pelanggaran jam operasional sebanyak 518 temuan.
Baca Juga: Masa PTKM Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka di Sleman Kembali Ditunda
Sementara itu tindak hukum yang dilakukan oleh tim dalam temuan pelanggaran tersebut, kata Susmiarto paling banyak masih mengedepankan sosialisasi dan edukasi. Tercatat 1.751 tempat mendapat edukasi perihal pelanggaran yang telah dilakukan.
"Pelaku usaha kita berikan teguran lisan di 775 pelanggar dan ada juga yang diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebanyak 48 pelanggaran. Ada juga 127 pelanggaran berupa kerumunan yang kita bubarkan," ujar Susmiarto, kepada awak media, Senin (25/1/2021).
Susmiarto menjelaskan bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan maka sanksi sosial akan menjadi hukumannya, berbeda dengan pelaku usaha, yang mendapat teguran atau surat pemeriksaan hingga bisa terancam tutup sementara.
"Kalau perorangan itu sanksi sosial, sesuai dengan Perbup 37.1 tahun 2020. Sanksinya bisa berupa mengucapka teks Pancasila, hingga menyanyi lagu nasional dan lain sebagainya," ucapnya.
Terkait dengan perpanjangan PTKM berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, Susmiarto akan tetap melakukan pengawasan di wilayahnya. Ditambah dengan penindakan tegas kepada pelanggaran yang sudah diperingatkan sebelumnya.
Baca Juga: Klaim Kasus COVID-19 Turun 4,5 Persen, DIY Pastikan Perpanjang PTKM
"Iya akan diperpanjang juga [PTKM]. Ke depan kami akan lebih tegas terhadap pelanggaran yang diulang," tandasnya.
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
-
Pantang Kalah! Ini Potensi Bencana Timnas Indonesia U-17 Jika Kalah Lawan Yaman
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaik April 2025
Terkini
-
Kualitas dan Quality Control Jadi Andalan UMKM Gelap Ruang Jiwa dalam Sediakan Produk
-
Update Tol Jogja-Solo usai Lebaran: Pilar Tol Mulai 'Nampak', Tapi Pembebasan Lahan Masih Jadi PR
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?