ARDY Laporkan Gubernur DIY ke Ombudsman Atas Dugaan Maladministrasi

Sementara itu Kepala ORI Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Budi Masthuri, menyebut bahwa laporan yang masuk akan melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Mulai dari verifikasi terkait dengan kelengkapan data dan persyaratan yang ada.

"Kemudian akan dilakukan validasi apakah substansinya memenuhi syarat dan sebagainya. Kalau sudah lolos nanti akan masuk ke tahap registrasi dan diagendakan proses pemeriksaannya," ujar Budi.

Terkait dengan proses pemeriksaan sendiri, kata Budi, pertama kali akan diperiksa dokumennya. Kemudian akan dilanjutkan dengan meminta klarifikasi kepada gubernur sebab dalam hal ini yang dilaporkan adalah Gubernur.

"Bisa melalui cara tertulis, kita mendatangi dan atau malah menghadirkan. Tergantung mana nanti yang paling efektif," imbuhnya.

Baca Juga: Kasus COVID-19 di DIY Masih Tinggi, Sri Sultan Larang Pembukaan Sekolah

Budi menyampaikan bahwa yang diresahkan pelapor kali ini adalah kebijakan yang dapat menghambat hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sebab memang menurutnya ruang publik juga harus disedikan sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

"Itu poin yang disampaikan oleh pelapor. Nanti kita akan lihat lagi dimana dimensi pelayanan publiknya, apakah memenuhi dimensi pelayanan publik karena ini yang dilaporkan selain sikap atau tindakan tapi produk kebijakan," ucapnya.

Dalam hal ini selain dapat menggunakan pendekatan investigatif Ombudsman juga dapat menggunakan pendekatan review terhadap kebijakan tersebut melalui kewenangan Pasal 8 ayat 2 di dalam Undang-Undang Ombudsman RI.

Budi mengatakan di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Ombudsman RI tersebut tertulis bahwa Ombudsman dapat melakukan atau memberikan saran kepada penyelenggara pelayanan publik termasuk Presiden, kepala daerah, DPR, untuk dilakukan review dari berbagai peraturan atau kebijakan yang patut diduga atau dikhawatirkan dengan sangat kuat dapat menyebabkan buruknya pelayanan publik.

"Kalau menggunakan Pasal 8 itu sangat memungkinkan kita menyarankan revisi atau amandemen bahkan mencabut sangat mungkin. Tergantung nanti analisa kita terhadap Pergub itu seperti apa dan dikaitkan dengan dampak buruknya dengan pelayanan publik," terangnya.

Baca Juga: Sempat Bertemu Bupati Sleman, Sri Sultan Siap Dites Swab

Perihal ketidakadaanya uji publik, Budi menyebut masih akan melihat lebih lanjut peraturan terkait yang telah disebut sebagai rujukannya. Kendati tidak dipungkiri sekarang adalah era partisipasi, namun apakah pejabat memang partisipasi itu diatur dan diwajibkan dalam setiap proses kebijakan atau tidak masih akan didalami.