SuaraJogja.id - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DI Yogyakarta buka suara terhadap perpanjangan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) mikro mulai 9-22 Februari 2021. Kebijakan tersebut dianggap memperparah nasib buruh hingga terancam dipecat.
Ketua SBSI Korwil DIY, Dani Eko Wiyono mengatakan perpanjangan yang dilakukan hanya menjadi genosida bagi para pelaku usaha, buruh maupun pekerja.
"Lama-lama aturan yang dibuat pemerintah ini hanya menjadi genosida. Bukan Covid-nya yang membunuh, tetapi malah aturan ini (PTKM) karena tidak berperikemanusian," ungkap Dani dihubungi wartawan, Selasa (9/2/2021).
Dani menjabarkan, berdasarkan data yang dihimpun SBSI DIY, lebih dari 70 usaha hotel, restoran, cafe hampir bangkrut. Jatuhnya usaha itu disebabkan aturan PTKM yang secara terus menerus dipaksakan.
Baca Juga: PTKM Diperpanjang, Uji Coba Sekolah Tatap Muka di Bantul Batal Digelar
Ia melanjutkan, masalah semakin diperparah dengan gulung tikarnya sejumlah usaha terhadap nasib buruh. Dia meyakini hampir ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai, akan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kenapa saya sebut genosida, karena efek dominonya yang besar. Kami ambil contoh, satu pengusaha memiliki puluhan outlet dan ratusan karyawan. Nah kondisi ini tentu lama-kelamaan akan memaksa terjadinya PHK massal," terang dia.
Jumlah usaha tersebut, kata Dani belum dikelompokkan dengan sejumlah UMKM yang menjamur di Yogyakarta, termasuk di sepanjang jalan. Aturan pembatasan kegiatan ini,secara langsung berdampak pada penurunan omzet pendapatan pengusaha.
"Bagaimana dengan keluarga pemilik usaha kecil itu. Apa mereka mampu bertahan. Pengusaha yang uangnya tidak berseri saja sudah kelimpungan, apalagi mereka," tegasnya.
Dani juga menuding pelaksanaan pencegahan virus Covid-19 di Yogyakarta jauh dari kata serius. Sebab aturan hanya diberlakukan secara ketat dan hanya formalitas laporan kegiatan.
Baca Juga: Gelar Sapa Aruh, Sri Sultan HB X Singgung Warga Tak Disiplin Patuhi Prokes
"Jika mau fair ayo buktikan ke lapangan. Masih banyak spot-spot yang lolos dan abai (PTKM). Dan mereka itu tidak pernah terkena razia. Namun tempat-tempat kecil dan pelosok, petugas masih bisa semena-mena hingga menutup," keluh dia.
Berita Terkait
-
Dubes Iran: Zionis Israel Ciptakan Opini Publik Agar Genosida Palestina Terlihat Biasa
-
Hamas Desak Negara Arab-Islam: Tekan Israel Hentikan "Perang Genosida" di Gaza!
-
PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
-
ICC Bisa Batalkan Penangkapan Netanyahu? Mantan Hakim Agung Israel Ungkap Syaratnya
-
KSAD Baru Israel Setujui Rencana Perang Gaza: Serangan dan Pengusiran Penduduk Diprediksi Meningkat
Terpopuler
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Lisa Mariana Pamer Foto Lawas di Kolam Renang, Diduga Beri Kode Pernah Dekat dengan Hotman Paris
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Chat Istri Ridwan Kamil kepada Imam Masjid Raya Al Jabbar: Kami Kuat..
Pilihan
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
-
Cerita Trio Eks Kapolresta Solo Lancarkan Arus Mudik-Balik 2025
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan