Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 16 Februari 2021 | 18:50 WIB
[Ilustrasi] Warga beraktivitas di kawasan Jalan Kebon Melati, Jakarta, Sabtu (6/1).

Disebutkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 14,57 persen atau bisa dibilang terdapat sekitar 14 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk di pedesaan. Sedangkan di perkotaan sendiri persentase nya tercatat sebanyak 12,17 persen.

Jika mengacu pada persentase penduduk miskin secara nasional, atau tepatnya dengan angka 10,19 persen, maka, kata Sugeng, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang persentasenya di atas rata-rata nasional.

"Termasuk salah satunya DIY, yang mencatatkan persentase di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 12,80 persen," imbuhnya.

Dijelaskan Sugeng bahwa pandemi Covid-19 yang berbuntut pada terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi secara agregat selama satu tahun terakhir jadi penyebab meningkatnya penduduk miskin di DIY. Sebab dalam setahun terakhir tercatat lebih dari 62 ribu penduduk menjadi miskin.

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Kulon Progo Tinggi, Sutedjo Ajak Beli Produk Lokal

Melihat kondisi tersebut, Sugeng berharap bahwa dalam masa mendatang angka garis kemiskinan di wilayah DIY bisa segera mengalami penurunan. Harapan itu didukung seiring dengan mulai bergeraknya roda perekonomian sedikit demi sedikit.

"Ya harapannya pergerakan ekonomi bisa terus menggeliat dan tentunya berjalan. Sehingga nantinta dapat berpengaruh untuk menahan laju pertumbuhan di penduduk miskin yang ada di wilayah DIY," tandasnya.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, salah satu solusi guna kembali menggerakkan ekonomi di masyarakat salah satunya adalah dengan program padat karya. Menurutnya, padat karya ini dapat dilihat sebagai bantuan sosail untuk lebih bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah.

"Untuk menjangkaunya maka program yang dilakukan Pemda adalah dengan lebih banyak menghadirkan proyek-proyek dengan cara padat karya. Lalu kita ini sekarang sudah sulit andalkan belanja swasta. Yang bisa diandalkan adalah belanja pemerintah. Maka dengan belanja pemerintah, Pak Gubernur beberapa waktu mengumpulkan OPD terutama soal aktivitas-aktivitas untuk segera melakukan padat karya sebagai bantuan sosial untuk bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah," jelas Aji.

Aji menambahkan, program padat karya di desa-desa tadi akan meliputi proyek jalan desa serta proyek-proyek lain. Sehingga nantinya tidak lagi serta merta memperbanyak alat berat namun memanfaatkan program padat karya.

Baca Juga: Beras dan Rokok Sumbang Angka Kemiskinan Sumsel Saat Pandemi

"Sehingga nanti akan semakin banyak lapangan kerja yang dimunculkan," pungkasnya.

Load More