SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tidak terbersit untuk melaporkan pejabat DPRD Bantul dari Partai Bulan Bintang (PBB), Supriyono ke ranah hukum. Supriyono menyebut jika pemakaman pasien Covid-19 merupakan proyek dari Pemkab yaitu Dinas Kesehatan dan menuding pemakaman Covid-19 seperti mengubur anjing.
"Tidak, kami tidak akan membawa itu ke ranah hukum. Karena beliau sudah meminta maaf juga," kata Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bantul, Helmi Jamharis dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/2/2021).
Ia menilai jika permintaan maaf Supriyono adalah bentuk pengakuan kesalahan. Sehingga tak ada pikiran untuk melanjutkan ke ranah hukum.
"Itu sebagai bentuk secara lahiriah menyadari beliau melakukan kesalahan yang berakibat pada situasi yang menimbulkan kegaduhan. Ya kami mengucapkan terimakasih telah minta maaf," ujar Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul.
Helmi menjelaskan saat ini pihaknya berfokus pada pemutusan tali penyebaran Covid-19. Selain itu soal pengeluaran anggaran untuk Covid-19 sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Anggaran semua untuk penanganan Covid-19, seperti kebutuhan selter, kebutuhan rumah sakit lapangan Covid-19 (RSKLC) dan penunjang yang lain. Selain itu juga untuk pemenuhan di lab kesehatan daerah," kata Helmi.
Kapolres Bantul, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono mengatakan jika video pernyataan Supriyono bisa dilakukan penyelidikan jika memang ada unsur yang melanggar.
"Bisa dilakukan penyelidikan boleh saja, menyelidiki karena namanya video itu kan bisa dari mana saja. Karena ini kan viral, kebetulan yang bersangkutan anggota DPRD Bantul juga. Polisi dimana saja bisa melakukan penyelidikan intinya penyelidikan awal untuk TKP-nya," kata dia.
Wachyu mengatakan jika penyelidikan dilakukan pihak Polres Bantul akan sulit karena video tersebut bukan berada di Bantul melainkan di Kulonprogo.
Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Anggota DPRD Bantul Sebut Pemakaman Covid-19 bak Anjing
Sehingga besar kemungkinannya, penanganan dilakukan di Kulonprogo atau bisa dilanjutkan ke Polda DIY.
Terpisah, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto dihubungi wartawan mengatakan hingga hari ini, belum ada laporan atas kasus tersebut.
"Belum ada LP. Sekarang masih pemantauan. Belum masuk ke penyelidikan," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Sah! YIA Resmi Jadi Embarkasi Haji Mulai 2026: Apa Dampaknya Bagi Jemaah dan Ekonomi Lokal?
-
Niat ke SPBU Berujung Maut, Pemotor 18 Tahun Tewas Tertabrak Bus di Temon Kulon Progo
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya