SuaraJogja.id - Kasat Res Narkoba Polres Bantul AKP Archye Nevada menyebut adanya peningkatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di bulan Februari dibanding Januari. Peningkatan tersebut diduga terjadi akibat situasi pandemi Covid-19.
"Ada peningkatan yang terjadi signifikan di bulan ini [Februari] 2021. Bulan ini terdapat 17 perkara yang kami tangani," kata Archye, ditemui wartawan saat konferensi pers di Mapolres Bantul, Rabu (3/3/2021).
Ia melanjutkan, dari 17 kasus tersebut, 18 tersangka berhasil diamankan selama Februari.
Archye mengatakan bahwa pada Januari tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih sedikit. Terdapat 9 perkara yang diungkap Polres Bantul.
"Tersangka yang diamankan berjumlah 10 orang. Kasus penyalahgunaan terdiri dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya," jelasnya.
Archye menjelaskan, di Bantul tak ada bandar narkoba. Wilayah Bumi Projotamansari hanya sebagai tempat pengedaran.
"Bantul hanya dijadikan tempat pengedaran. Sehingga cukup berbahaya jika pelaku pengedaran ini tidak tertangkap, karena berpotensi merusak generasi muda," kata dia.
Archye tak menampik bahwa narkotika, sabu, dan ganja didapat para pelaku dari luar DI Yogyakarta.
"Barang berupa ganja, sabu lebih sering dibeli dari luar Yogyakarta, seperti Sumatera salah satunya," kata dia.
Baca Juga: Polres Bantul Ringkus 18 Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang di Februari
Sementara, barang haram berupa pil, pengedar membeli dan menjualnya secara online. Archye mengatakan bahwa pil-pil tersebut harus memiliki izin ketika akan dijual.
"Ada sebagian yang mempunyai izin ada yang menyalahgunakan izin itu karena yang bisa menjualbelikan obat tersebut kan hanya apotek dan dokter. Diluar itu tak bisa, makannya kenanya UU kesehatan," ujar dia.
Menanggulangi pengedaran yang terjadi di Bantul, Polres melakukan patroli cyber. Disamping itu pihaknya juga menyasar sejumlah jasa ekspedisi yang kerap mengirim barang-barang dari luar atau dalam wilayah Yogyakarta.
"Pencegahan terus dilakukan oleh tim kami. Tak menutup kemungkinan, pengedar narkoba di Bantul masih ada dan belum ditangkap," kata Archye.
Ia berharap masyarakat tak terjerumus hingga mencoba bahkan memakai barang haram itu. Di samping akan berurusan dengan pihak berwenang, pemakai bisa terganggu kesehatannya.
"Intinya narkoba ini barang yang dilarang. Pengguna jelas akan mengalami gangguan kesehatan dan bahayanya berakhir dengan kematian. Maka masyarakat harus waspada dan jangan terpengaruh dengan obat-obatan itu," ujar dia.
Berita Terkait
-
Polres Bantul Ringkus 18 Pelaku Penyalahgunaan Obat Terlarang di Februari
-
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Medan, 2 Kg Sabu Disita
-
Apes, Pemuda NTT Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 800 Juta
-
Eks Pengasuh Bayi Menangis di Halaman Polda DIY Usai Terciduk Edarkan Sabu
-
Sabu hingga Pil Koplo, Polda DIY Ungkap 25 Peredaran Narkoba Selama Januari
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan