Anggaran BPBD Sleman Dipangkas, Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana Tertunda

SuaraJogja.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman mengalami refocusing anggaran pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pengurangan anggaran ini dinilai bakal lumayan berpengaruh terhadap kegiatan mitigasi yang akan dilakukan.

Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono, membenarkan memang terdapat refocusing anggaran pada BPBD Kabupaten Sleman di tahun 2021 ini. Menurut Joko, hal ini tentu akan berpengaruh dengan pada kegiatan mitigas di Bumi Sembada.

"Kalau dengan pengurangan anggaran atau refocusing tahun 2021 ini otomatis untuk kegiatan mitigas dan lain-lainnya hampir semuanya berkurang. Kegiatan mitigas sendiri jelas berkurang banyak," kata Joko saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (6/3/2021).

Joko tidak menampik bahwa semua sektor pemerintah memang mengalamo hal serupa terkait pemangkasan anggaran tahun ini. Maka dari itu selain mitigasi, pembangunan pun tentu juga akan berdampak.

"Hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu dikurangi. Jadi kemungkinan kegiatan pembangunan juga berkurang karena adanya pandemi Covid-19 ini," terangnya.

Joko menyebut jika dalam urusan mitigas bencana sendiri, pemotongan anggaran ini menyebabkan sejumlah rencana tertunda. Salah satunya terkait dengan pemeliharaan Early Warning System (EWS) yang ada.

Disampaikan Joko, EWS milik BPBD Kabupaten Sleman sendiri berjumlah 32 buah yang tersebar di berbagai lokasi. Namun memang sementara ini pemeliharaan hanya akan difokuskan kepada EWS awan panas dan banjir lahar.

"Untuk pemeliharaan EWS saja kita turun drastis. Kalau jumlah EWS milik BPBD Kabupaten Sleman sendiri keseluruhan ada 32 buah di berbagai lokasi. Tapi untuk yang urgent sekarang yang awan panas dan banjir lahar, terutama yang di lereng Merapi. Jadi untuk prioritas pemeliharaan kita mengarah ke sana," ucapnya.

Joko merinci khusus EWS yang berada lereng Gunung Merapi terpasang mulai dari Glagaharjo, yakni Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen, Banjarsari, Bronggang, Jaranan, Kliwang, Jambon Lor, dan Ngerdi. Sementara untuk di Kali Boyong, mulai dari Turgo, Kemiri, Pulo Watu, Ndang Lutung, Kali Terasi

Baca Juga: Pemkab Bantul Refocusing Anggaran, Pembangunan Sarana Pendukung SSA Ditunda

"Kalau yang di Turi ada di Ngandong. Ada juga di Krasak, tapi masih dalam proses perbaikan. Mau dipindah di Watu Purbo untuk antisipasi wisata juga di sana," tuturnya.

Diungkapkan Joko, pemeliharaan untuk mengganti peralatan yang rusak dan sebagainnya masih akan berfokus pada EWS tersebut. Sedangkan untuk EWS terkait dengan tanah longsor belum akan dilakukan pemeliharaan.

Untuk tanah longsor pihaknya hanya akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi. Jika memang terjadi hujan lebat untuk meningkatkan kewaspadaan hingga berlindung ke tempat lebih aman.

Saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan pemasangan untuk Early Warning System (EWS) sederhana di area rawan longsor. Pemasangan EWS tersebut guna memantau lebih jauh pergerakan yang mungkin saja masih akan terjadi ketika diguyur hujan lebat.

"Itu [EWS awan panas dan lahar hujan] yang sementara ini kita prioritaskan. Sedangkan untuk tanah longsor saat ini kita pending dulu karena tidak ada penganggaran ke sana," ungkapnya.

Selain pemeliharaan EWS yang terbatas, Joko menyebut untuk sarana dan prasarana mitigasi seperti jalur evakuasi pun juga berdampak. Pasalnya untuk bantuan material juga hilang atau tertunda.

"Terus di Prambanan untuk penguatan tebing lalu penataan pola aliran permukaan juga hilang. Jadi kita di 2021 ini terpangkas [anggarannya]. Untuk kegiatan-kegiatan mitigasi terpaksa ada yang ditunda dulu," tandasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto menyatakan setidaknya ada sekitar 20 persen anggaran BPBD Kabupaten Sleman yang mengalami refocusing. Namun, pihaknya tetap akan mengusahakan semaksimal mungkin kegiatan mitigasi bencana yang ada.

Menurutnya BPBD Kabupaten Sleman akan kembali memilah kegiatan atau rencana yang tidak terlalu urgent untuk dilakukan saat ini.

"[Anggaran BPBD Kabupaten Sleman] sekitar Rp.10-11 miliar dipotong 20 persen. Ya mitigasi tetap berjalan, 20 persen dari anggaran itu hanya sedikit. Sudah kita pilih yang tidak terlalu urgent atau mengurangi sedikit kegiatan. Tidak terus lalu berdampak begitu," kata Kalak BPBD Kabupaten Sleman.