SuaraJogja.id - Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Bantul menanggapi terkait usulan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Parangtritis yang ingin membuka retribusi di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis.
Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan Kalurahan Parangtritis yang disampaikan langsung ke Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
“Usulan itu sudah kami terima dan tentu ada beberapa pertimbangan yang harus kami lakukan terlebih dahulu,” ujar Kwintarto dihubungi wartawan, Senin (22/3/2021).
Kwintarto menjelaskan, secara tugas pemungut retribusi merupakan petugas dari Kabupaten Bantul. Sehingga bila perlu ada usulan kerjasama, Kwintarto menyebut diperlukan kajian terkait dasar hukum dan tata laksana operasional.
Baca Juga: PHL Satpol PP Hamil di Luar Nikah, Jadi Sorotan DPRD Bantul
"Sebenarnya ya memungkinkan, hanya ada prosedur yang perlu ditempuh terkait dengan tata cara, hak dan kewajibannya, termasuk perlu adanya pemberian SK. Oleh sebab itu, nanti jika kerjasama pasti menyangkut tanggung jawab terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Salah satu aspek yang perlu dikaji Dinpar menurut Kwintarto adalah legal hukum. Bagaimana mekanisme serta aplikasi usulan itu dicermati agar tidak ada kesalahan hukum. Selain itu mekanisme juga harus melakukan pencermatan secara analisis kegiatan hingga pelaporan.
"Boleh tidak retribusi dikerjasamakan dengan BUMKal, lalu tata caranya seperti apa. Apakah nanti dengan sistem penggajian atau dengan sistem bagi hasil. Jika bagi hasil yang mengatur bagaimana, perjanjiannya seperti apa, itu kan perlu ada pencermatan di sana," jelasnya.
Secara prinsip, lanjut Kwintarto jika hasil pencermatan lebih optimal, dan dapat memberdayakan masyarakat, termasuk desa pihaknya tidak akan mempersoalkan. Kwintarto menjelaskan, laporan hasil pencermatan paling lambat akan dilaporkan ke Bupati Bantul paling lambat 29 Maret 2021.
"Kami agendakan Senin ini, tapi karena Bupati ada keperluan mendesak, dijadwalkan ulang. Kami harap bisa secepatnya untuk dilaporkan ke Bupati dan hasil pencermatan itu selambat-lambatnya 29 Maret,” terang dia.
Baca Juga: Tertular Keluarganya, Dua Pegawai Disdag Bantul Positif Covid-19
Sebelumnya Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Parangtritis melihat adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan kalurahannya.
Berita Terkait
-
Mulai Bulan Depan, Pelaku Bisnis-Industri di Jakarta Bakal Kena Retribusi Sampah: Berapa Bulanannya?
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Bisa Jadi Pemasukan Tambahan, Pemprov DKI Bakal Tarik Retribusi Kantin Sekolah
-
Pemprov DKI Berlakukan Retribusi Sampah 2025, Rumah Tangga Ini Dikecualikan
-
Dear Warga Jakarta: Awal 2025 Pemprov Bakal Terapkan Retribusi Sampah, Segini Biayanya!
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
- Rekaman Lisa Mariana Peras Ridwan Kamil Rp2,5 M Viral, Psikolog Beri Komentar Menohok
Pilihan
-
Hasil Akhir! Pesta Gol, Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia
-
Hasil Babak Pertama: Gol Indah Zahaby Gholy Bawa Timnas Indonesia U-17 Unggul Dua Gol
-
BREAKING NEWS! Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Yaman
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
Terkini
-
Gunungkidul Sepi Mudik? Penurunan sampai 20 Persen, Ini Penyebabnya
-
Kecelakaan KA Bathara Kresna Picu Tindakan Tegas, 7 Perlintasan Liar di Daop 6 Ditutup
-
Arus Balik Pintu Masuk Tol Jogja-Solo Fungsional di Tamanmartani Landai, Penutupan Tunggu Waktu
-
AS Naikan Tarif Impor, Kadin DIY: Lobi Trump Sekarang atau Industri Indonesia Hancur
-
Petani Jogja Dijamin Untung, Bulog Siap Serap Semua Gabah, Bahkan Setelah Target Tercapai