Penolakan Pemakaman dengan Prosedur Covid-19 di Trimurti Terjadi Tiga Kali

SuaraJogja.id - Panewu Srandakan, Anton Yulianto menyebut bahwa penolakan pemakaman yang terjadi di Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan terjadi sebanyak 3 kali.

Tiga lokasi tersebut terjadi di Padukuhan Lopati sebanyak dua kali dan di wilayah Mayongan sekali.

"Jadi di Padukuhan Lopati itu ada dua kali yang menolak. Satu tempat lagi ada di sekitar wilayah Mayongan," jelas Anton dihubungi wartawan, Rabu (2/6/2021).

Ia menjelaskan bahwa di Lopati terjadi pada Selasa (1/6/2021) kemarin dan juga pernah terjadi pada 18 Mei 2021. Sementara di wilayah Mayongan terjadi pada pekan terakhir bulan Mei.

Baca Juga: Bantu Berdayakan Masyarakat, Disnakertrans Bantul Gelar MTU di 13 Lokasi Tahun Ini

"Di Mayongan ini sekitar satu pekan lalu terjadi. Tiga tempat itu tidak melakukan pemakaman dengan prokes yang ada," jelasnya.

Anton merinci bahwa kejadian di Mayongan, pasien yang meninggal dipastikan positif setelah beberapa hari selanjutnya.

Sementara di Lopati pada tanggal 18 Mei 2021 hasilnya belum terkonfirmasi, namun untuk menanggulangi adanya penyebaran virus Covid-19 dilakukan pemakaman secara prokes. Saat itu seorang warga diduga memprovokasi agar pemakaman dilakukan tanpa prokes yang sesuai karena berkaitan dengan syariat Islam.

"Jika pada 1 Juni yang juga di Lopati sudah terkonfirmasi Covid-19. Tapi pemakaman dilakukan tanpa prokes yang sesuai," ujar dia.

Pihaknya sudah mengkonfirmasi dan klarifikasi kepada warga Lopati dan Mayongan. Disinggung adanya dugaan provokator dari salah seorang warga yang disebutkan bernama Asman di wilayah Lopati, pihaknya tidak banyak memberi tanggapan.

Baca Juga: 3 Pameran UMKM di Bantul Batal, Dinas Koperasi UMKM Ganti Secara Virtual

"Yang mengetahui itu memang pak Carik (sekretaris) Kalurahan Trimurti ya," jelas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja mengungkapkan dirinya kesulitan dalam melakukan tracing. Pasalnya ada beberapa warga yang menolak tracing karena sudah melakukan pemeriksaan secara mandiri. 

Dengan adanya penolakan tersebut, pihaknya akan mengupayakan cara lain agar warga yang masuk dalam kategori kontak erat mau melakukan swab PCR. 

"Memang ada yang mengiyakan untuk di-swab, tapi tidak datang ke puskemas. Untuk yang tracing (Mayongan) ada sekitar 30-an orang, tetapi yang datang hanya enam. Maka dari itu nanti kami upayakan lagi pendekatan. Untuk yang Lopati masih kami cari (warga kontak erat)," ungkap Agus dihubungi wartawan.

Ia menambahkan dalam upaya tracing pihaknya akan menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas hal itu untuk menanggulangi kendala non teknis atau adanya penolakan dari warga tersebut. 

"Jika nanti hanya petugas kesehatan saja, tidak bisa, nanti masalah non teknis tidak teratasi. Sehingga kami nanti akan bersama dengan Babinsa dan Babinkamtibmas," ujar dia.