SuaraJogja.id - Petugas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul akan menunggu konfirmasi terkait kasus di Padukuhan Lopati, Kalurahan Trimurti, Srandakan Bantul yang diduga terjadi penolakan pemakaman jenazah Covid-19 tanpa protokol kesehatan.
Mulai Sabtu (5/6/2021) baru enam warga Lopati RT 92 yang menjalani swab PCR dari jumlah tracing 25 orang.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, M Agung Kurniawan mengatakan jika upaya tegas agar masyarakat melakukan swab PCR belum dilakukan.
"Terkait kasus Lopati ini memang menunggu klarifikasi informasi sesungguhnya dari wilayah. Sudah kami bicarakan dengan unsur terkait bahwa memberikan ruang dulu kepada masyarakat (untuk sadar menjalani swab PCR)," kata Agung ditemui wartawan di Padukuhan Lopati RT 92, Srandakan, Sabtu (5/6/2021).
Ia menjelaskan bahwa Gakkum yang terdiri dari Satpol PP dan TNI-Polri memiliki kewajiban untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan Covid-19 menyebar luas.
“Jadi jika memang itu ada pihak yang sekiranya menentang atau menghalang-halangi akan kita sesuaikan dengan UU yang berlaku. Itu menjadi arahan dari pimpinan ketua satgas Covid-19. Jadi tahapannya ada ajakan persuasi dengan melibatkan keluahran dan kapanewon sebelum masuk ke kabupaten,” jelas Agung yang juga sebagai Anggota Bidang Gakkum Satgas Covid-19 Kabupaten Bantul.
Dari hasil klarifikasi, nantinya tim Gakkum akan mengambil penanganan setelah ada hasil antara pemerintah wilayah Srandakan dan juga warga.
“Kami sudah koordinasi dengan tenaga kesehatan (nakes) kapanewon baik itu tindakan lanjutan untuk target pembinaan dan pengawasan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Budi Raharja menjelaskan bahwa petugas kesehatan belum mengambil tindakan tegas untuk para warga Lopati yang belum tes swab PCR. Dinkes menyediakan lokasi yakni Puskesmas kepada warga yang merasa berkontak erat saat pemakaman jenazah di Lopati pada 1 Juni lalu.
Baca Juga: Diduga Tolak Pemakaman dengan Prosedur Covid-19, Ketua RT Sebut Ada Miskomunikasi
“Sifatnya kami melakukan pelayanan kesehatan. Nah ini kami lakukan juga sebagai upaya mengurangi penyebaran. Untuk tindak tegas nanti ranahnya ke Gakkum, intinya kami ingin memastikan warga (Lopati) yang berkontak erat tidak terpapar Covid-19,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih akan melakukan upaya yang tegas ketika warga yang ikut memakamkan jenazah Covid-19 di Padukuhan Lopati. Upaya pemaksaan dimungkinkan untuk dilakukan ketika tidak ada kesadaran dari warga.
Berita Terkait
-
Diduga Tolak Pemakaman dengan Prosedur Covid-19, Ketua RT Sebut Ada Miskomunikasi
-
Puluhan Warga Lopati Dijadwalkan Swab PCR, Hanya 6 Warga yang Hadir
-
Akibat Wisata Religi, Kasus Positif Covid-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat
-
Jubir Satgas Sebut Banyak Pesta Pernikahan di Riau Abai Prokes Covid-19
-
Swab PCR Warga Mayongan, 5 Orang Dinyatakan Positif
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Disperindag Sleman Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Bukan Hanya Soal Stok
-
Danais DIY Dipangkas Setengah Miliar! Sultan Tolak Lobi Prabowo
-
Trans Jogja Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas: Polisi Buru Bukti CCTV, Ada Kelalaian?
-
Sultan Legawa Danais Dipangkas, DPRD DIY Meradang! Apa yang Terjadi?
-
Guru Jadi Garda Depan! Strategi Kemenko Polkam Internalisasi Pancasila di Dunia Pendidikan