SuaraJogja.id - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat program vaksinasi bagi kaum difabel. Hal ini sesuai surat edaran (SE) Menkes No. HK.02.02/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Percepatan vaksinasi tersebut sangat penting mengingat jumlah difabel di Indonesia mencapai 38 juta jiwa lebih. Di DIY, jumlah penyandang disabilitas di DIY mencapai 800 ribu jiwa lebih.
"Maka dari itu kita membahas sinergitas pemerintah pusat dan daerah, bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah diy [terkait vaksinasi difabel," ujar Staf khusus Presiden RI Bidang Sosial, Angkie Yudistia usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (07/06/2021).
Menurut Angki, vaksinasi bagi kaum difabel sudah dimulai 2 Juni 2021 lalu. Percepatan perlu dilakukan karena mereka merupakan kaum yang rentan terpapar COVID-19.
Baca Juga: Dispar DIY Realisasikan Work From Jogja pada Juli Mendatang
Upaya percepatan tersebut bisa dimulai dengan beberapa tahap. Mulai dari pencatatan kebutuhan difabel. Sebab masing-masing disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, baik intelektual, motorik, mental maupun ganda,
Pemda perlu berkoordinasi dengan komunitas difabel untuk mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga mereka memiliki support system dalam program vaksinasi tersebut.
"Koordinasi dengan komunitas disabilitas dan support sistemnya sehingga dapat data valid," tandasnya.
Angki menambahkan, salah satu kesulitan kaum difabel dalam mengikuti vaksinasi adalah masalah transportasi. Karenanya pemda bisa menyediakan transportasi ke lokasi vaksin atau sebaliknya tenaga kesehatan vaksinasi bisa mendatangi kaum difabel.
"Semuanya bisa disesuaikan dengan kebijakan dan otonomi daerah masing-masing," ujarnya.
Baca Juga: Formasi CPNS di Daerah dari DIY hingga Jawa Timur
Sementara Sultan mengungkapkan, program vaksinasi di DIY lebih cepat dari target. Contohnya dalam tahap pertama vaksinasi yang diperkirakan selesai tiga bulan namun maju menjadi dua bulan. Akhirnya pemda harus menunggu pengiriman vaksin dari pusat untuk tahap selanjutnya.
Jadi seperti ada yang kosong, memang betul kosong tetapi bukan sesuatu tidak target tetapi masalahnya terlalu cepat selesai," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Penyerang Keturunan Rp 15,6 Miliar untuk Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Mobil Bekas untuk Keluarga di Bawah Rp50 Juta: Kabin Luas, Cocok untuk Perjalanan Jauh
- Pemain Keturunan Medan Rp 3,4 Miliar Mirip Elkan Baggott Tiba H-4 Timnas Indonesia vs Jepang
- Keanehan Naturalisasi Facundo Garces ke Malaysia, Keturunan Malaysia dari Mana?
- 5 Rekomendasi Mobil SUV Bekas Bermesin Gahar tapi Murah: Harga Rp60 Jutaan Beda Tipis dengan XMAX
Pilihan
-
4 Rekomendasi Skincare Mengandung Glycolic Acid, Manjur Atasi Flek Hitam Cegah Penuaan
-
Update Market Value Pemain Timnas Indonesia H-1 Lawan Jepang, Siapa Melonjak?
-
7 Rekomendasi HP Murah dari Merek Underrated: RAM hingga 12 GB, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
-
9 Mobil Bekas Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta: Nyaman, Siap Angkut Banyak Keluarga
-
5 Mobil Bekas buat Touring: Nyaman Dalam Kabin Lapang, Tangguh Bawa Banyak Orang
Terkini
-
Cilok vs Otak Cerdas Anak: Wali Kota Yogyakarta Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Mandiri Sahabat Desa Fokus pada 200 Keluarga Risiko Stunting di Yogyakarta
-
Raja Ampat Darurat Tambang? KLHK Investigasi 4 Perusahaan, Kolam Jebol Hingga Izin Bodong
-
Rapat di Hotel Dibolehkan, PHRI DIY: Jangan Omon-Omon, Anggaran Mana?
-
Sinyal Hijau Mendagri: Pemda Boleh Gelar Acara di Hotel, Selamatkan Industri Pariwisata Sleman?