Ada Sebanyak 800 ribu Jiwa, DIY Diminta Percepat Program Vaksinasi untuk Difabel

SuaraJogja.id - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat program vaksinasi bagi kaum difabel. Hal ini sesuai surat edaran (SE) Menkes No. HK.02.02/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Percepatan vaksinasi tersebut sangat penting mengingat jumlah difabel di Indonesia mencapai 38 juta jiwa lebih. Di DIY, jumlah penyandang disabilitas di DIY mencapai 800 ribu jiwa lebih.

"Maka dari itu kita membahas sinergitas pemerintah pusat dan daerah, bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah diy [terkait vaksinasi difabel," ujar Staf khusus Presiden RI Bidang Sosial, Angkie Yudistia usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (07/06/2021).

Menurut Angki, vaksinasi bagi kaum difabel sudah dimulai 2 Juni 2021 lalu. Percepatan perlu dilakukan karena mereka merupakan kaum yang rentan terpapar COVID-19.

Upaya percepatan tersebut bisa dimulai dengan beberapa tahap. Mulai dari pencatatan kebutuhan difabel. Sebab masing-masing disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, baik intelektual, motorik, mental maupun ganda,

Pemda perlu berkoordinasi dengan komunitas difabel untuk mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga mereka memiliki support system dalam program vaksinasi tersebut.

"Koordinasi dengan komunitas disabilitas dan support sistemnya sehingga dapat data valid," tandasnya.

Angki menambahkan, salah satu kesulitan kaum difabel dalam mengikuti vaksinasi adalah masalah transportasi. Karenanya pemda bisa menyediakan transportasi ke lokasi vaksin atau sebaliknya tenaga kesehatan vaksinasi bisa mendatangi kaum difabel.

"Semuanya bisa disesuaikan dengan kebijakan dan otonomi daerah masing-masing," ujarnya.

Baca Juga: Dispar DIY Realisasikan Work From Jogja pada Juli Mendatang

Sementara Sultan mengungkapkan, program vaksinasi di DIY lebih cepat dari target. Contohnya dalam tahap pertama vaksinasi yang diperkirakan selesai tiga bulan namun maju menjadi dua bulan. Akhirnya pemda harus menunggu pengiriman vaksin dari pusat untuk tahap selanjutnya.

Jadi seperti ada yang kosong, memang betul kosong tetapi bukan sesuatu tidak target tetapi masalahnya terlalu cepat selesai," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi