Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Senin, 21 Juni 2021 | 19:05 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kota Bogor bersiap menyemprotkan disinfektan di Perumahan Griya Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/5/2021). [ANTARA FOTO/Arif Firmansyah]

SuaraJogja.id - Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama menjelaskan bahwa, tingginya lonjakan kasus COVID-19 di tanah air bukan semata-mata karena varian baru saja. Melainkan ada berbagai faktor penyebab.

Bayu mengatakan, lonjakan kasus COVID-19 saat ini ditengarai adanya kombinasi, antara protokol kesehatan yang dilanggar terus-menerus melalui pelonggaran disertai varian baru.

"Saat ini banyak masyarakat banyak yang abai terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi," kata dia, dalam keterangan tertulis, Senin (21/6/2021).

Bukan hanya itu, dari sisi pemerintah, dinilai masih kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T.

Baca Juga: Diperlakukan Tidak Adil, Sejumlah Dosen Universitas Proklamasi 45 Mengadu ke DPRD DIY

“Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” kata Bayu.

Adanya kenaikan yang signifikan ini membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi, bukan hanya diperpanjang saja. Mengingat masyarakat semakin abai akan protokol kesehatan.

“PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun. Karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPMKM mikro," ujarnya.

Ia menambahkan, selain masalah 5M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang disana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah.

Menyinggung opsi untuk melakukan lockdown untuk menekan laju kenaikan COVID-19, Bayu menilai hal tersebut jangan terburu-buru dilakukan. Sebab, hal tersebut membutuhkan mempertimbangkan data yang jelas.

Baca Juga: Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta, KPK Panggil 2 Pegawai Dispora DIY

“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” lanjut dia.

Panewu Berbah, Wildan Solihin mengaku kecewa kepada masyarakat, yang terus mengabaikan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus COVID-19. Misalnya, warga mulai enggan memakai masker saat berkumpul.

Sebagai salah satu kapanewon zona merah, ada warga setempat yang terkonfirmasi positif. 

Warga yang tertular COVID-19 ini berasal dari acara kumpul-kumpul hajatan, yang riuh diselenggarakan pada masa Syawal. Mulai dari pengajian, tahlilan, aqiqah dan lain-lain.

Bahkan, dijumpai kasus yang diketahui berasal dari kegiatan memasak bersama para ibu --rewangan--, dari hasil tracing.

Wildan mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan patroli edukasi dan penertiban masyarakat yang kumpul-kumpul, terutama di tempat makan dan minum. 

Kendati ia mengakui, pihaknya memiliki keterbatasan sehingga patroli tak mungkin dilakukan tiap harinya.

Sehingga, ia berharap peran pengurus satgas lingkungan RT/RW/Padukuhan. Lantaran mereka inilai yang dinilai lebih tahu apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya.

"Bagi yang merencanakan kegiatan kumpul-kumpul, tolong direncanakan juga akan dibawa ke rumah sakit mana jika terjadi klaster COVID-19," tutur Wildan

Kontributor : Uli Febriarni

Load More