SuaraJogja.id - Rumah sakit (RS) milik pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum semuanya mengoptimalkan kapasitas tempatnya untuk merawat pasien Covid-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat surat edaran bahwa rumah sakit milik pemerintah mengalokasikan bed atau tempat tidur sekitar 30-40 persen dari kapasitasnya.
"Jika berdasarkan regulasi untuk rumah sakit pemerintah mengalokasikan bed sampai 30 persen," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY, Yuli Kusumastuti, Senin (28/6/2021).
Namun demikian, hal itu belum dilaksanakan oleh rumah sakit pemerintah.
"Sampai saat ini untuk RS milik pemerintah yang ada di Jogja belum mampu tapi sedang bergerak ke arah sana," kata dia.
Sementara untuk RS swasta tidak diwajibkan untuk mengalokasikan bed hingga 30-40 persen.
"Untuk RS milik swasta tidak ada aturan seperti itu karena pendapatan mereka bersumber dari layanan yang diberikan," terangnya.
Kala ditanya tentang keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di 27 rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY, menurutnya, pihaknya memantaunya melalui aplikasi rumah sakit online. Lewat aplikasi tersebut dapat diketahui jumlah keterisian tempat tidur.
"Kami mengeceknya lewat aplikasi Rumah Sakit Online, nanti bisa tahu jumlah bed yang terisi berapa," tuturnya.
Ia menyebutkan, per Minggu (27/6/2021) pukul 17.00 WIB, tingkat BOR di sejumlah rumah sakit rujukan telah mencapai 100 persen. Rumah sakit tersebut antara lain RS PKU Muhammadiyah Bantul, Panti Rapih, RS Panembahan Senopati Bantul, RS Nyi Ageng Serang Kulon Progo, RS Prambanan, RSA UGM, hingga RS Panti Rahayu Gunungkidul.
Baca Juga: Publik Perlu Tahu! Beda Kehilangan Penciuman Gegara Covid-19 dengan Pilek Biasa
"Sampai Minggu (27/6/2021) kemarin pukul 17.00 WIB, rumah sakit tersebut sudah terisi 100 persen, tapi untuk yang RS Panti Rahayu Gunungkidul itu agak telat memberi laporannya," ujarnya.
Sementara rumah sakit rujukan lainnya tingkat keterisian tempat tidurnya mencapai 90 persen. Namun, jumlah rumah sakit yang disebutkan di atas, ia meyakini jumlahnya sudah berubah.
"Saya yakin jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit rujukan sudah berubah saat ini," katanya.
Dia menambahkan, sejatinya pengecekan terhadap tingkat BOR selalu diperbarui tiga kali dalam sehari di aplikasi RS online.
"Tapi itu tergantung input dari pihak rumah sakit karena kita tahu sendiri saat ini mereka sedang sibuk sekali," ujarnya.
Berita Terkait
-
Publik Perlu Tahu! Beda Kehilangan Penciuman Gegara Covid-19 dengan Pilek Biasa
-
Makin Kewalahan, Keterisian Rumah Sakit di Jawa dan Jakarta Tembus 90 persen
-
Ramai Soal IGD di DIY Kewalahan hingga Tutup, Begini Penjelasan Dinkes dan Rumah Sakit
-
Akui Gelombang Pasien Covid-19 DKI Pecahkan Rekor, Anies: Kami Butuh Pasokan Oksigen
-
Anies Umumkan Jakarta Hadapi Gelombang Pasien COVID-19, Butuh Banyak Oksigen
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- 10 Sepeda Polygon Terbaik untuk Harian, dari Murah hingga Premium
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Elite Sibuk Ributkan Pengunduran Diri Gibran, Persoalan MBG hingga Tambang Terlupakan
-
Di Tengah Polemik Pengunduran Diri Gibran, Sri Sultan Berharap Politik Indonesia Lebih Adem
-
Ricuh Demo Hari Pahlawan di Jogja, Polisi Temukan Bom Molotov hingga Sajam, 1 Orang Jadi Tersangka
-
CCTV Lumpuh Empat Hari Terakhir, Pemda DIY Klaim Ada Ancaman Siber
-
UGM Kecam Kekerasan Saat Aksi, Ova: Kritik Bukan Ancaman bagi Demokrasi