Tanggapi Soal Rencana PPKM Darurat, Begini Kata Bupati Bantul

SuaraJogja.id - Pemerintah pusat berencana untuk menarik rem darurat dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3 Juli mendatang. Wacana tersebut muncul lantaran melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.

Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY menggelar rapat virtual pada Selasa (29/6/2021). Rapat itu dipimping oleh Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menyikapi wacana PPKM darurat, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan PPKM darurat yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyangkut kondisi kabupaten dan kota di DIY. Untuk itu, jajarannya akan mempelajari terlebih dahulu poin-poin yang ada dalam PPKM darurat.

"Nanti akan dipelajari dan dikaji lebih lanjut," kata dia, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Pelaku Wisata Pantai Selatan Divaksin, Pemkab Bantul Tak Mau Buru-Buru Buka Objek Wisata

Bila dalam PPKM darurat disebutkan semua destinasi diwajibkan tutup, lanjutnya, Pemkab Bantul akan mematuhi anjuran tersebut.

"Kalau tempat wisata disuruh tutup ya pasti kami tutup," tegasnya.

Menurutnya, apabila PPKM darurat dari pemerintah sudah dijabarkan ke dalam Instruksi Gubernur (Ingub) maka harus dipatuhi.

"Harus tunduk dengan Ingub karena sifatnya berada di atas instruksi bupati (Inbup)," ucap politisi PKB itu.

Tempat wisata akan ditutup

Baca Juga: Bantul Tak Terapkan Gerakan di Rumah Saja Seperti Sleman, Begini Alasannya

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengimbau pelaku wisata yang ada di sepanjang Pantai Selatan untuk tidak kulakan barang terlalu banyak. Mengingat apabila PPKM darurat diberlakukan, tempat wisata akan ditutup.