Kalurahan Tak Diberi APD, Belasan Relawan Covid dan Bamuskal Nglipar Mengundurkan Diri

SuaraJogja.id - Gara-gara tidak ada dukungan dari pemerintah kalurahan dalam pemakaman jenazah covid-19, belasan relawan penanganan covid-19 bersama Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar Gunungkidul mengundurkan diri.

Koordinator Relawan Kalurahan Pengkol, Andri Susilo menuturkan pandemi covid-19 sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan selama pandemi ini, peran satuan tugas (Satgas) Covid-19 Kalurahan belum terlihat signifikan. Terutama ketika ada pemakaman jenazah covid-19 dari warga mereka yang meninggal.

Meskipun di Kalurahan ada Sat Gas Penanganan Covid-19 namun ketika ada yang meninggal justru diarahkan ke relawan. Padahal selama ini tidak ada dukungan pihak kalurahan berkaitan dengan operasional pemakaman jenazah covid19.

"Relawan banyak bekerja secara sendiri-sendiri karena tidak ada koordinasi dan dukungan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kalurahan Pengkol,"terangnya, Jumat sore (16/7/2021) saat berdemonstrasi di kantor kalurahan.

Baca Juga: Diwarnai Walkout dan Voting, Rapur DPRD Gunungkidul Sepakat Bentuk 2 OPD Baru

Selama ini untuk operasional relawan, mereka harus merogoh koceknya sendiri. Termasuk Alat Pelindung Diri (APD), konsumsi ataupun juga perlengkapan lainnya, para relawan harus patungan bahkan mengemis ke tempat lain. Hal ini tentu berbeda dengan kalurahan-kalurahan lain.

Belakangan mereka baru mengetahui jika ternyata di Kalurahan ada anggaran penanganan covid19 sebesar 8 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal). Tetapi ternyata anggaran tersebut tidak pernah mereka rasakan untuk mendukung pemakaman jenazah covid-19.

"Nah dana 8 persen dari APBKal itu untuk apa,"tambahnya.

Ketika di satu sisi tidak ada dukungan operasional dari pemerintah, tetapi justru ada pamong kalurahan yang menyarankan keluarga jenazah covid19 untuk memberikan dana kepada relawan covid19 untuk pembelian APD dalam pemakaman Covid19 di kalurahan tersebut.

Ketua Bamuskal Pengkol, Suratno mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Bamuskal bersama dengan Lurah telah mengesahkan anggaran sebesar 8 persen dari APBKalurahan untuk penanganan PPKM Mikro. Namun ternyata dana tersebut tidak ada yang sampai untuk mendukung operasional penanganan Covid-19.

Baca Juga: 26 Warga Gunungkidul Bunuh Diri Tahun Ini, Terakhir Mbah YM Asal Karangmojo

"Berkali-kali kami ingatkan Lurah ataupun pamong untuk berpartisipasi dalam penanganan jenazah covid19, namun sama sekali tidak pernah digubris. Saya malu tidak bisa menjalankan fungsi Bamuskal dengan baik. Maka kami mundur,"ujar dia disusul pengunduran 9 anggota Bamuskal lainnya.

Terpisah, Lurah Pengkol Margiyanto mengaku kalurahan memang telah menganggarkan 8 persen yaitu sebesar Rp 86 juta untuk penanganan Covid19. Namun tidak ada alokasinya untuk pembelian APD untuk para relawan. Karena mereka tidak pernah menduga jika covid-19 akan meledak seperti sekarang ini.

Margiyanto menerangkan dana sebesar Rp 86 juta tersebut sudah mereka alokasikan seperti untuk pembelian paket sembako kepada para pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Di samping itu ada beberapa yang digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan.

Bahkan, lanjutnya, ada tambahan 3 persen untuk penanganan covid-19 karena di kalurahan tersebut akan ada pemilihan lurah. Di mana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan alat protokol kesehatan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami awalnya menganggarkan Rp 86 juta untuk PPKM Mikro ini. Dan ada tambahan Rp 26 juta karena ada Pilur Oktober nanti,"terangnya.

Kontributor : Julianto